Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 147
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan sederet hal
yang dianggap pihaknya sebagai cacat formil dalam pembuatan Omnibus Law Undang-undang
Cipta Kerja (Ciptaker). Dugaan tersebut akan digugat ke MK melalui judicial review (JR).
Iqbal menjelaskan UU Ciptaker yang disahkan tidak memuat aspirasi buruh yang kata dia sudah
disepakati sebelumnya. Hal itu dinilai sebagai cacat formil. Misalnya pesangon yang sebelumnya
disepakati tetap 32 bulan upah ternyata menjadi hanya 25 kali upah.
BURUH UNGKAP SEDERET CACAT OMNIBUS LAW
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan sederet hal
yang dianggap pihaknya sebagai cacat formil dalam pembuatan Omnibus Law Undang-undang
Cipta Kerja (Ciptaker). Dugaan tersebut akan digugat ke MK melalui judicial review (JR).
Iqbal menjelaskan UU Ciptaker yang disahkan tidak memuat aspirasi buruh yang kata dia sudah
disepakati sebelumnya. Hal itu dinilai sebagai cacat formil. Misalnya pesangon yang sebelumnya
disepakati tetap 32 bulan upah ternyata menjadi hanya 25 kali upah.
"Kalau kita lihat di screenshot di keputusan, kok putusannya beda, misalnya pesangon dari 32
bulan upah jadi 25 bulan upah. Padahal tadinya 32 bulan upah disetujui tetap 32 bulan upah di
(UU) Cipta Kerjanya. Kemudian UMK dijanjikan tetap ada, upah minimum kabupaten/kota.
Ternyata dibikin bersyarat. Saya sudah baca ya yang (versi final) 812 halaman," kata dia dalam
konferensi pers virtual, Rabu (21/10/2020).
Bahkan perwakilan buruh yang ikut menjadi tim perumus pun pada akhirnya menolak Omnibus
Law Cipta Kerja yang sudah disahkan. Menurut Iqbal hal itu membuktikan bahwa UU tersebut
tidak menyerap aspirasi buruh.
"Itu artinya tidak ada yang menjadi harapan atau keinginan, usulan, saran dari serikat buruh
yang mewakili teman-teman buruh dimasukkan di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Tapi narasi
yang dibangun pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, narasi
yang dibangun sudah memasukkan (aspirasi buruh)," jelasnya.
Contoh cacat formil lainnya terjadi di tim perumus yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR. Awalnya
7 fraksi di tim perumus sepakat tidak memasukkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
Ketenagakerjaan sebagai pembahasan RUU Ciptaker, alias klaster ketenagakerjaan tidak
dimasukkan ke omnibus law.
"Tapi apa daya, begitu masuk di Panja Baleg terjadi menurut kami pengingkaran, kami merasa
dikhianati, diabaikan, DIM itu nggak dipakai, dan terjadilah yang sekarang muncul Undang-
undang Cipta Kerja," paparnya.
Iqbal juga menilai menjelang pengesahan UU Ciptaker di Paripurna ada indikasi cacat formil
karena yang semula dijadwalkan 8 Oktober, dimajukan menjadi 5 Oktober.
"Keluar lah akhirnya 5 variasi jumlah halaman (UU Ciptaker), 905, 1.028, 1.052, 1.035, 812
(halaman). Dan bahkan ada beberapa analisa dari para ahli, ada pasal-pasal yang berubah
kalimat-kalimat. Ini cacat formil benar. Maka selain uji materiil kami akan uji formil," ujarnya.
Di saat pengajuan judicial review dan proses pembahasannya, Iqbal mengatakan juga akan
dilakukan aksi di depan Gedung MK.
146
