Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 167
Salah satunya media massa menyoroti nilai tukar rupiah yang tertekan juga menjadi salah satu
permasalahan ekonomi tahun ini. Rupiah terdampak kondisi pandemi Covid-19, yang juga diiringi
dengan melemahnya IHSG. Isu ekonomi lainnya yang mendapat sorotan kritis dari media adalah
gelombang PHK yang mulai terjadi pada April 2020, hingga perusahaan sebesar Gojek pun
dikabarkan melakukan PHK sebanyak 9 persen dari total karyawan.
Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, semenjak pandemi Covid-19, jumlah pekerja yang
terkena PHK berjumlah 3,5 juta orang. Jumlah ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia
hingga mencapai 10,3 juta orang.
CATATAN KEGAGALAN DARI SETAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-MA'RUF AM
Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah memasuki satu tahun pertama. Sejumlah catatan
disampaikan dari perjalanan pemerintahan Jokowi di periose keduanya. Setidaknya ada sejumlah
kritik dari partai oposisi pemerintah yang diharap bisa jadi perbaikan.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, menyebut ada tiga kegagalan pemerintahan
Jokowi-Ma'ruf di satu tahun pertamanya. Salah satunya adalah gagalnya penanganan pandemi
Covid-19.
Pemerintah dinilai lamban dalam mengambil kebijakan penanggulangan Covid-19. Baik itu
pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ataupun lockdown total di daerah berstatus zona
merah. "Justru pemerintah dengan sangat cepat mencabut PSBB dan menerapkan new normal,
ketika kasus justru terus meningkat," ujar Irwan, Rabu (21/10).
Kedua, Jokowi dinilai gagal dalam pemulihan ekonomi nasional. Jajaran Kabinet Indonesia Maju
gagal menyelamatkan negara dari jurang resesi pada kuartal ketiga.
"Pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II tahun ini minus 5,32
persen. Sementara kuartal III dipastikan minus dengan proyeksi antara -2,9 persen sampai -1
persen. Itu juga sudah dikonfirmasi oleh menteri keuangan," ujar Irwan.
Nilai-nilai demokrasi Indonesia juga gagal ditumbuhkan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di satu
tahun pertamanya. Terbukti dari adanya kebijakan dan tindakan pemerintah yang membungkam
kebebasan berpendapat.
"Terutama terkait pengesahan UU omnibus law Cipta Kerja dan juga penanganan demonstrasi
rakyat oleh aparat keamanan," ujar anggota Komisi V DPR itu.
Sementara Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyorot kebebasan
sipil pada 2020 atau satu tahun pertama pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menurun.
Meskipun indeks demokrasi masih berada di angka 74,92.
"Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92 akan tetapi Indeks
Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin," ujar Hinca lewat keterangan
tertulisnya.
Hal ini terlihat dari penggunaan kewenangan Jokowi dalam menanggapi sejumlah permasalahan
dalam negeri. Salah satunya adalah pemblokiran internet saat insiden rasisme yang berujung
kericuhan di Papua.
"Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat.
Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi,"
ujar Hinca.
166
