Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 189
HRWG MINTA KUNJUNGAN PM JEPANG DIMANFAATKAN UNTUK RENEGOSIASI
SKEMA KERJA SAMA MAGANG
Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga dan Presiden Joko Widodo/Net
Lawatan kerja yang dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga ke Indonesia
hendaknya dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi ulang atau bahkan
moratorium kerja sama skema magang Technical Intern Training Program (TITP).
Berita terkait Dapat Pinjaman Rp 6,9 Triliun, Indonesia Ajak Jepang Perkuat Tata Kelola
Kesehatan Kawasan Beda Potret PM Yoshihide Suga Saat Kunjungi Vietnam Dan Indonesia
Indonesia Dan Jepang Sepakat Kerjasama Soal Isu Laut China Selatan dan Korut
Menyoroti maraknya praktik perekrutan tidak adil dan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi
manusia, Human Rights Working Group (HRWG) mendesak pemerintah Indonesia dan Jepang
untuk meninjau kembali skema TITP.
Deputi Direktur HRWG, Daniel Awigra dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Rabu
(21/10) mengatakan, perekturan tidak adil kerap terjadi pada pemagang Indonesia dengan
adanya penarikan biaya berlebih tanpa adanya pengawasan dari pemerintah Indonesia.
"Praktik merugikan ini disebabkan pemerintah Indonesia tidak menetapkan struktur biaya proses
pemagangan ke Jepang," ujar Daniel.
Selama ini, Daniel mengatakan, skema pemagangan hanya diatur melalui Permenaker No.
8/2018 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Namun
para pemagang sendiri telah dikeluarkan dari skema perlindungan yang diatur dalam Pasal 4 (b)
UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
"HRWG mengakui kontribusi positif ekonomi atas kerjasama ini. Meski demikian, maraknya
praktik eksploitasi dan pelanggaran HAM harus dihentikan," terang Daniel.
"Dalam skema ini, alih-alih ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta
memperbaiki nasib dengan magang ke Jepang, sebelum mereka berangkat, banyak dari mereka
bahkan sudah terlilit utang," jelasnya.
Berdasarkan hasil kajian HRWG bertajuk "Shifting the Paradigm of Indonesia-Japan Labour
Migration Cooperation" yang dirilis pada Mei 2020, ditemukan banyaknya praktik eksploitasi para
pekerja.
"Pemerintah Indonesia dan Jepang harus mengubah paradigma lama, yaitu kerjasama
mendatangkan buruh murah sebanyak-banyaknya dan tutup mata atas praktek eksploitasi,"
tegas Daniel.
Selain moratorium, ia mengatakan, kunjungan Suga juga dapat dijadikan agenda untuk
melakukan renegosiasi bilateral sembari memperbaiki payung hukum perlindungan dan
efektivitas pengawasannya, baik di Indonesia dan Jepang.
Dapat Pinjaman Rp 6,9 Triliun, Indonesia Ajak Jepang Perkuat Tata Kelola Kesehatan Kawasan
Dalam pernyataanya, Daniel juga menggarisbawahi upaya pemeritah, khususnya Menteri
Ketenagakerjaan, yang hendak meneruskan dan menambah kuota para pemagang ke Jepang.
Data dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang pada 21 Januari
2020, terdapat 51.337 WNI yang bekerja di Jepang dengan lebih dari setengahnya masuk dalam
skema magang.
EDITOR: SARAH MEILIANA GUNAWAN Tag: JEPANG YOSHIHIDE SUGA HRWG MAGANG .
188
