Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 192
"Hal itu sesuatu yang wajar karena pandemi Covid-19 telah memukul dunia usaha di mana
banyak UKM yang tutup, terjadinya PHK dan pekerja dirumahkan, cash flow pengusaha yang
semakin mengkawatirkan, dan akhirnya daya beli masyarakat menurun," ujar Sarman.
Oleh sebab itu, kenaikan UMP justru bisa membuat kondisi pengusaha semakin terpuruk
menghadapi pandemi Covid-19 .
"Beban pengusaha sudah sangat berat, mampu bertahan selama pandemi ini saja sudah
bersyukur. Jika UMP dinaikkan akan sangat memukul pengusaha dan mendorong pengusaha
semakin terpuruk," ucap Sarman.
Seperti diketahui, hingga Selasa kemarin, jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di Ibu Kota
sejak Maret adalah 96.217 orang.
Sebanyak 81.107 orang dari total keseluruhan pasien Covid-19 telah dinyatakan pulih, dengan
tingkat kesembuhan mencapai 84,3 persen.
Persentase kesembuhan itu merupakan angka tertinggi selama pandemi Covid-19.
Untuk kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota, saat ini tercatat 13.024 orang, bertambah 96 orang
dibanding Senin kemarin.
Pasien Covid-19 tanpa gejala akan dirawat di Flat Isolasi Mandiri Kemayoran, hotel, dan wisma
yang disediakan Pemprov DKI.
Sementara itu, 2.086 pasien Covid-19 di Jakarta dilaporkan meninggal dunia. Jumlah kematian
ini setara 2,2 persen dari total kasus di Jakarta.
UMP Jawa Barat Sedang Dibahas Menjelang akhir tahun 2020, besaran Upah Minimum Provinsi
Jawa Barat (UMP Jawa Barat 2020) segera ditentukan.
Di dalam hitungan UMP Jawa Barat 2020, terkandung besaran kenaikan upah yang akan diterima
buruh di tahun 2021.
Seperti pada tahun sebelumnya, besaran UMP Jawa Barat 2020 adalah daftar kenaikan UMP dari
berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi ,
mengatakan dalam beberapa hari ke depan sampai akhir Oktober akan melakukan serangkaian
rapat dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk membahas upah minimum provinsi
(UMP) Jawa Barat tahun 2021.
"Kita baru kemarin Jumat dikumpulkan di pusat. Rencananya kita akan konsolidasi di Dewan
Pengupahan Provinsi bersama Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota," katanya di kantor
dinasnya, Senin (19/10).
Rachmat mengatakan pihaknya sendiri tengah mengkaji beberapa alternatif penetapan UMP ,
sehubungan dengan acuan penentuan UMP yang belum ditetapkan.
Misalnya, katanya, yang berkaitan dengan Komponen Hidup Layak (KHL) yang berperan dalam
penentuan UMP .
Kini, katanya, sudah terbit Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Ini
adalah peraturan baru.
191
