Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Judul Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, DKI Jakarta Kemungkinan Naik 0
Persen, UMP Jabar Ada Sinyal Naik
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/21/upah-minimum-provinsi-
ump-2021-dki-jakarta-kemungkinan-naik-0-persen-ump-jabar-ada-
sinyal-naik
Jurnalis Kisdiantoro
Tanggal 2020-10-21 13:27:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) DKI Jakarta) Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020 maka kenaikan UMP
2021 diperkirakan 0 persen

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) DKI Jakarta) Hal itu sesuatu yang wajar karena pandemi Covid-19 telah memukul dunia
usaha di mana banyak UKM yang tutup, terjadinya PHK dan pekerja dirumahkan, cash flow
pengusaha yang semakin mengkawatirkan, dan akhirnya daya beli masyarakat menurun

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) DKI Jakarta) Beban pengusaha sudah sangat berat, mampu bertahan selama pandemi
ini saja sudah bersyukur. Jika UMP dinaikkan akan sangat memukul pengusaha dan mendorong
pengusaha semakin terpuruk

positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Kita baru kemarin Jumat dikumpulkan di pusat. Rencananya kita akan konsolidasi di
Dewan Pengupahan Provinsi bersama Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota

negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Kemudian perhitungan KLH per provinsi, per kabupaten dan kota, itu dihitung dari data
yang diserahkan oleh BPS, dan saat ini belum ada. Padahal di Permenaker Nomor 18 Tahun 2020
itu, satu bulan sebelum jatuh tempo UMP , harus sudah ditetapkan KHL-nya itu. Nah itu yang
pertama, kalau mengacu ke peraturan yang baru

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Kalau lihat sekarang di Jabar, inflasinya minus atau deflasi, kemudian pertumbuhan
ekonominya juga minus lumayan besar ya. Otomatis kalau perhitungan menggunakan
permenaker yang lama, maka UMP akan turun

neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Nah penurunan ini kan pasti tidak mau para pekerja dan serikat. Ini yang harus kita
189