Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 191
konsolidasikan di Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat pekerja dan pengusaha .
Kita cari win-win solution yang terbaik. Kemudian di konsolidasi ini, saya akan minta
dinarasumberi dari Kemenaker minimal eselon dua, setingkat direktur hadir, untuk bisa jelaskan
kepada kita semua
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Ya jelas kalau pemerintah kan tidak mau gaji karyawan dan buruh turun, tidak mungkin.
Kalau naik pun pasti pengusaha juga kerepotan dengan situasi kondisi sekarang. Kita cari win-
win solution, bagaimana dari pihak pengusaha dan serikat, kan negara kita negara musyawarah
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat) Dari BPS belum ada, kan masih dihitung. Padahal sebulan sebelum jatuh tempo, ini harus
sudah ditetapkan. Dan kita tahu kondisi harga sekarang kan dampak Covid-19 , tidak jelas. Tapi
November UMP harus disahkan. Mudah-mudahan, seminggu ini selesai, musyawarah cari yang
terbaik. Usaha tetap jalan, pekerja buruh tetap dapat gaji yang layak untuk bisa berjalan di
tengah deraan Covid-19
Ringkasan
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang memperkirakan, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2021 tidak mengalami
kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan kondisi perekonomian yang terganggu akibat pandemi Covid-19 .
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) 2021, DKI JAKARTA KEMUNGKINAN NAIK 0
PERSEN, UMP JABAR ADA SINYAL NAIK
Besaran upah minimum provinsi atau UMP sedang dibahas pemerintah dan pengusaha .
Namun di DKI Jakarta ada kemungkinan UMP 2021 akan sama dengan UMP 2020.
Alasannya, pandemi virus corona atau Covid-19 sangat berdampak pada dunia usaha.
Bagiamana dengan UMP Jawa Barat 2021? Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi beri sinyal akan ada kenaikan.
Namun dia belum tahu besarannya. Rachmat Taufik membeberkan cara perhitungan UMP Jabar
berdasarkan aturan pemerintah.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang memperkirakan, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2021 tidak mengalami
kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini disebabkan kondisi perekonomian yang terganggu akibat pandemi Covid-19 .
"Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020 maka kenaikan UMP 2021 diperkirakan 0
persen," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).
Menurut Sarman, tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021 merupakan hal wajar karena banyak
karyawan yang terkena pemutusan hak kerja (PHK) dan banyak UKM yang harus tutup.
190
