Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 264
"Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Kalau di UU Cipta Kerja itu
kan, kita punya waktu tiga bulan, tapi lebih cepat kan lebih baik," kata Menteri ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, saat menyampaikan sambutan pada Kick-Off the Tripartite Meeting
"Pembahasan Peraturan Pelaksana Susbtansi Ketenagakerjaan Undang-Udang Cipta Kerja", di
Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Hadir dalam acara ini, diantaranya Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani; Ketua Umum
KSPSI, Yorrys Raweyai; perwakilan K-Sarbumusi, FSP BUN, dan F-Kahutindo; Sekjen Kemnaker,
Anwar Sanusi; Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; perwakilan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta stakeholder lainnya.
Empat RPP yang dimaksud Ida adalah tentang Pengupahan, tentang Tenaga Kerja Asing, tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Ida menyebut, pihaknya sudah mematangkan konsep di internal Kemnaker dan sudah
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
"Sosialisasi kepada pemda melalui dinas-dinas naker juga sudah dan akan terus kami lakukan.
Ini penting, karena dinas adalah ujung tombak informasi dan layanan warga di daerah," ujarnya.
Menurutnya, dalam penyusunan RPP ini, pihaknya memastikan keterlibatan stakeholder
ketenagakerjaan, yakni dari serikat pekerja/buruh dan pengusaha.
"Minggu ini sudah start. Mudah-mudahan akan bisa selesai lebih cepat dari target," ucapnya.
Menurutnya, Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap mentransformasi
diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini mengubah banyak hal dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Pelayanan kepada warga harus berkarakter 4 lebih, yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih aman
dan lebih berintegritas.
263
