Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020

Ringkasan

Direktur Trade Union Rights Centre (TURC) Andriko Otang mengatakan, prinsip perlindungan
bagi pekerja dan kepastian pekerjaan justru hilang dalam UU Cipta Kerja. Ia tak sependapat
dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyatakan UU Cipta Kerja akan
memberikan keuntungan bagi pekerja kontrak. "Kalau kita belajar dari UU Nomor 13 Tahun 2003,
bahwa PHK adalah upaya terakhir yang dilakukan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja.
Tapi prinsip itu hilang dalam UU Cipta Kerja," kata Andriko saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
"Saya berpandangan bahwa filosofi hukum ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan
bagi pekerja, memberikan kepastian akan pekerjaan, itu adalah sebuah prinsip yang harus
dipegang oleh para pembuat kebijakan," tutur dia. Menurut Andriko, ketentuan kompensasi
untuk pekerja yang masa kontraknya berakhir dalam UU Cipta Kerja perlu dipandang secara
cermat.

TURC: PRINSIP PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN PEKERJAAN HILANG DALAM UU
CIPTA KERJA

Direktur Trade Union Rights Centre (TURC) Andriko Otang mengatakan, prinsip perlindungan
bagi pekerja dan kepastian pekerjaan justru hilang dalam UU Cipta Kerja .
Ia tak sependapat dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menyatakan UU Cipta
Kerja akan memberikan keuntungan bagi pekerja kontrak .

"Kalau kita belajar dari UU Nomor 13 Tahun 2003, bahwa PHK adalah upaya terakhir yang
dilakukan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja. Tapi prinsip itu hilang dalam UU Cipta
Kerja," kata Andriko saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).

"Saya berpandangan bahwa filosofi hukum ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan
bagi pekerja, memberikan kepastian akan pekerjaan, itu adalah sebuah prinsip yang harus
dipegang oleh para pembuat kebijakan," tutur dia.

Menurut Andriko, ketentuan kompensasi untuk pekerja yang masa kontraknya berakhir dalam
UU Cipta Kerja perlu dipandang secara cermat.

Sebab, dia khawatir besaran kompensasi yang diberikan perusahaan tidak sebanding dengan
risiko yang ditanggung pekerja akibat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketentuan kompensasi itu belum jelas pelaksanaannya karena akan diatur lewat peraturan
turunan.

"Kalau kompensasinya satu bulan gaji, itu tidak seimbang dengan risiko dan tantangan sosial-
ekonomi yang harus dihadapi pekerja akibat PHK," tutur Andriko.

Selain itu dia mengatakan, diubahnya ketentuan dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003 yang membatasi jangka waktu pekerja kontrak menimbulkan ketidakpastian
pekerjaan bagi pekerja.

Pasal 59 UU Ketenagakerjaan membatasi masa kerja kontrak selama dua tahun dengan maksimal
perpanjangan satu tahun. Ketentuan ini dihapus dalam UU Cipta Kerja dan selanjutnya akan
diatur dalam PP.

Andriko mengatakan, pekerja dapat selama-lamanya menjadi pekerja kontrak dan tidak akan
pernah menikmati kompensasi berupa pesangon seperti pekerja tetap ketika terjadi PHK.

260