Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 262
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan ketentuan soal pesangon dalam UU Cipta Kerja hanya
akan jadi aturan di atas kertas, karena nantinya lebih banyak pekerja yang berstatus kontrak.
"Bisa jadi hanya di atas kertas karena ke depan makin sedikit pekerja yang bisa menikmati nilai
pesangon tersebut karena ke depan trennya tidak ada lagi kewajiban pekerja yang kontrak
diangkat jadi permanen, sehingga semuanya tergantung iktikad baik pemberi kerja. Kecuali
untuk pekerja yang saat ini statusnya sudah permanen," ujarnya.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan
para pekerja kontrak dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait perlindungan pekerja saat menjadi
korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ida menuturkan, pekerja dengan status kontrak akan mendapatkan kompensasi jika terkena
PHK. Dalam aturan lama di UU Ketenagakerjaan, kompensasi hanya diberikan untuk pekerja
yang berstatus karyawan tetap lewat skema pesangon.
"Oh, ada (keuntungan pekerja kontrak di UU Cipta Kerja). Dulu, PKWT itu tidak ada kompensasi
kalau berakhir masa kerjanya. Sekarang, kalau kontrak berakhir, dia mendapat kompensasi,"
kata Ida dikutip dari Harian Kompas, Senin (19/20/2020).
Dengan kewajiban membayar kompensasi, perusahaan atau pengusaha akan berpikir dua kali
untuk memberhentikan karyawan kontrak. Selama ini banyak kasus perusahaan memecat
pekerja kontrak kapan saja, baik karena alasan efisiensi maupun kinerja karyawan yang tak
sesuai harapan.
Menurut Ida, dengan adanya kompensasi di UU Cipta Kerja bagi pekerja yang berstatus kontrak
PKWT, pekerja atau buruh akan mendapatkan perlindungan lebih besar dari negara.
"Pengusaha akhirnya berpikir, mau saya kontrak terus-terusan pun, tetap saja saya harus bayar
pesangon. Ini sebenarnya bentuk perlindungan yang tidak kita atur di UU sebelumnya," ucap
Ida.
"Pada prinsipnya, RUU ini ingin melindungi semua pekerja. Kelompok pekerja yang eksis,
kelompok pencari kerja, dan kelompok pekerja pada sektor UMKM," imbuhnya.
261
