Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2020
P. 258
Judul Presiden Jokowi Teken PP Terkait Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan
Nama Media merdeka.com
Newstrend ULD Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/presiden-jokowi-teken-pp-terkait-
unit-layanan-disabilitas-bidang-ketenagakerjaan.html
Jurnalis Intan Umbari Prihatin
Tanggal 2020-10-21 10:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan
Disabilitas bidang Ketenagakerjaan. Aturan tersebut dibuat untuk menghargai serta menerima
keberadaan penyandang disabilitas dengan hak mereka.
PRESIDEN JOKOWI TEKEN PP TERKAIT UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan
Disabilitas bidang Ketenagakerjaan. Aturan tersebut dibuat untuk menghargai serta menerima
keberadaan penyandang disabilitas dengan hak mereka.
"Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD
Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan," demikian bunyi
Pasal 1 poin 6 yang dikutip merdeka.com, Rabu (21/10) Kemudian pada pasal 2 dikatakan,
pemerintah daerah (Pemda) wajib memiliki ULD. ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui
penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemda di bidang
ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya keanggotaan ULD Ketenagakerjaan
ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan.
"Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
koordinator, sekretaris, anggota," bunyi Pasal 3 ayat 2.
Sedangkan pada Pasal 8, dikatakan ULD membuat perencanaan untuk melindungi hingga
pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas. Lalu memberikan informasi kepada
pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen,
penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier
yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.
257
