Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 171
"Data yang tidak bisa dilanjutkan ada sebanyak 2,4 juta. Antara lain karena tidak memenuhi
kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Ada juga
yang tidak berhasil kami konfirmasi ulang karena berbagai sebab, antara lain nomor
rekeningnya duplikasi, NIK-nya juga duplikasi, dan sebab-sebab lain. Ini juga sudah kami
konfirmasi ke perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Tetapi sampai 30 September 2020,
kami tidak mendapatkan respon yang sesuai dengan kebutuhan," kata Irvansyah.
Beberapa syarat penerima BSU antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), terdaftar sebagai
peserta aktif BPJamsostek, kepesertaan sampai dengan Juni 2020, upah terakhir di bawah Rp
5 juta, dan memiliki rekening bank yang aktif.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJs Watch, Timboel Siregar mengkritisi jumlah penerima
BSU yang hanya 12,4 juta pekerja, padahal targetnya sebanyak 15,7 juta pekerja. Menurut dia,
seharusnya pemerintah bisa tetap menyalurkan bantuan subsidi upah kepada pekerja yang
berhak, meskipun pekerja tersebut tidak memiliki rekening di bank.
"Bantuan Subsidi Upah ini sebetulnya sangat baik untuk membantu pekerja dengan penghasilan
di bawah Rp 5 juta. Tetapi memang persoalannya yang baru bisa dieksekusi hanya 12,4 juta
pekerja. ini yang waktu itu kami kritik terkait Permenaker 14/2020, karena faktanya kan banyak
pekerja kita yang belum punya rekening. Jadi bagaimana kalau pemberian bantuan itu
dikombinasi melalui kantor pos," kata Timboel.
Sumber:BeritaSatu.com.
170
