Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 40
Judul THR Butuh Transparansi Jangan Ada Dusta
Nama Media Pos Kota
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-04-21 06:11:00
Ukuran 215x67mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.500.000
News Value Rp 64.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
LEBARAN sebentar lagi. Seperti tahun sebelumnya, para pekerja tentu berharap akan mendapat
Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja. Namun tak sedikit
perusahaan kerap mencari dalih agar lepas dari kewajibannya membayar THR. Apalagi situasi
pandemi masih berlanjut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto jauh-jauh hari menagih janji
komitmen para pengusaha untuk membayar THR kepada para pekerja.
THR BUTUH TRANSPARANSI JANGAN ADA DUSTA
LEBARAN sebentar lagi. Seperti tahun sebelumnya, para pekerja tentu berharap akan mendapat
Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Namun tak sedikit perusahaan kerap mencari dalih agar lepas dari kewajibannya membayar THR.
Apalagi situasi pandemi masih berlanjut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto jauh-jauh hari
menagih janji komitmen para pengusaha untuk membayar THR kepada para pekerja.
Saat bertemu dengan pengurus Kadin Indonesia di kantornya di Lapangan Banteng, Jakarta
Pusat, Kamis (1/4), Airlangga meminta pembayaran THR tak boleh dicicil, seperti tahun lalu.
Sebab pemerintah selama ini sudah memberi dukungan dalam berbagai bentuk.
Sikap menko perekonomian ini tentu bukan tanpa alasan. Dengan ada THR, daya beli yang
selama ini menurun diharapkan bisa bangkit kembali. Sehingga mendongkrak konsumsi
masyarakat. Pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat
pandemi seperti sekarang, sektor konsumsi, jadi tumpuan daya gerak pertumbuhan ekonomi.
Karenanya masalah THR ini memang jadi con-cern pemerintah. Bahkan untuk mengawal
pembayaran THR ini, Menaker Ida Fauziah sampai mengeluarkan surat edaran Nomor
M/6/HK.04/ IV/2021. Dalam surat edaran ini selain mengatur pekerja yang berhak mendapat
THR, juga batas waktu pemberian THR serta sanksi terhadap perusahaan atau pengusaha yang
tak memenuhi kewajibannya memberikan THR.
39