Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

"Dari diskusi tripartit ini dicari titik temu. Dalam diskusi ini harapan dan kepentingan buruh
diakomodir. RUU Cipta Kerja mengatur kesejahteraan buruh/ pekerja, jadi tidak semata-mata
mengutamakan kepentingan pengusaha," tambah dia.

Untuk bisa diterima semua stakeholder, menurut dia, RUU Ciptaker harus terus disosialisasikan
sehingga gagasan yang ada dalam RUU ini bisa diterima dan semua kesalahpahaman bisa
diselesaikan.

Dia menegaskan bahwa secara keseluruhan tujuan RUU ini bagus karena mengatur hal-hal yang
sebelumnya tumpang tindih, mensinkronisasi dan menaungi semua stakeholder, serta akan
menjadi landasan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas juga mengatakan, sejauh ini masih
ada 1.700 DIM yang belum selesai dibahas dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun, ia tidak
menyebut target pasti penyelesaian penyusunan regulasi tersebut karena masih melihat
dinamika yang terjadi. Bila dilihat secara perhitungan normal dalam satu hari pihaknya bisa
menyelesaikan 100 DIM, diperkirakan pembahasan akan selesai dalam 17 hari kerja.

"Kalau bisa menyelesaikan 100 DIM per hari itu artinya masih ada 1.700 DIM atau 17 hari kerja
normalnya. Tapi saya gak bisa menjamin sikap Fraksi dinamikanya," ucap Supratman di Gedung
DPR Jumat (14/8).
Menurutnya, RUU Ciptaker ini menjadi terobosan luar biasa terutama menyangkut
penyederhanaan perizinan. Khusus Bab 3, kata dia, ini menyangkut penyederhanaan perizinan
dan kemudahan investasi. Selama ini kerap terjadi tumpang tindih an-tarkementerian/lembaga
(K/L). Melalui regulasi ini akan ada tiga perizinan dasar yaitu pola pemanfaatan ruang,
persetujuan lingkungan, dan izin bangunan.

"Awalnya kami pesimis saat membahas omnibus law ini, lama kelamaan baru kita tahu rohnya
sangat baik untuk warga negara. Ada beberapa pasal yang terkait tuntutan buruh tetapi ini terus
berproses dan sedang dinegosiasikan dengan pemerintah," ucap Supratman.

Menurut dia, DPR akan membentuk tim kerja pada 18 Agustus 2020. Dalam tim kerja tersebut
akan melibatkan 17 konfederasi buruh. Nantinya, pihak konfederasi akan menyamakan persepsi
dengan panitia kerja.
Lebih lanjut Supratman mengatakan, saat ini buruh tidak lagi memprotes keseluruhan isi RUU
Ciptaker, tetapi lebih menyoroti Klaster Ketenagakerjaan. Buruh cenderung menginginkan untuk
kembali ke Undang Undang (UU) 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Jadi mereka menginginkan kepastian pekerjaan, pendapatan, dan jaminan sosial. Kalau ada
masukan dari teman-teman buruh nanti akan kita agendakan dengan pemerintah," ucap
Supratman.

Dia juga menuturkan, Baleg tidak sepenuhnya menyetujui draf RUU Ciptaker yang diajukan
pemerintah, sehingga dalam dinamika pembahasan ada beberapa substansi RUU yang diubah.
Pertama, mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah, dimana pada rancangan awal
seluruh kewenangan daerah diambil alih. "Hasil kesepakatan kita di Panja (panitia kerja),
kewenangan daerah dikembalikan karena ini menyangkut konstitusi," katanya.
Kedua, yaitu ketentuan terkait sanksi. Dalam draf awal RUU Ciptaker seluruh sanksi pidana
dihilangkan. Tapi dalam pembahasan di Baleg DPR sanksi pidana harus tetap ada. Sedangkan
khusus perizinan usaha diberlakukan sanksi administratif.

"Tetapi kalau terkait kesehatan, lingkungan, keterbatasan sumber daya, dan keselamatan, sanksi
pidana harus hadir di sana," ucapnya.

41