Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 40

positive - Puan Maharani (Ketua DPR RI) tegas dia. . Selain itu, dia menuturkan, produktivitas
              pekerja di Indonesia masih rendah. Sebagai perbandingan, jam kerja pekerja alas kaki di Vietnam
              mencapai 48 jam per pekan, sedangkan Indonesia hanya 40 jam per pekan. . Dia meyakini,
              omnibus law bisa mengatasi masalah ketenagakerjaan di sektor ini. Alhasil, investasi di sektor
              alas kaki bisa berkembang. Saat ini, kebanyakan perusahaan alas kaki di Indonesia memproduksi
              produk merek dunia, seperti Adidas, dengan struktur usaha joint venture dan penamanan modal
              asing. . Jika perusahaan yang sudah eksis ini bisa selamat, kata dia, mereka akan berekspansi.
              Ini akan memberikan citra baik industri alas kaki nasional di mata dunia. Alhasil, investasi dari
              pemain baru berpeluang masuk. . Dia menilai, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk
              membenahi industri alas kaki nasional. Sebab, para pemain dunia mulai merelokasi pabrik keluar
              Tiongkok. Jika Indonesia bisa membereskan PR di industri ini, Indonesia bisa menjadi tujuan
              utama  relokasi  pabrik  dari  Trongkok.  .  Saya  kira  draf  omnibus  law  sudah  ok,  tinggal
              menyosialisasikan UU ini agar tidak dilihat secara parsial, melainkan secara menyeluruh



              Ringkasan
              Pemerintah dan DPR optimistis pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
              Kerja (RUU Ciptaker) dapat diselesaikan pada masa persidangan I DPR tahun sidang 2020-2021
              yang dimulai 14 Agustus hingga 9 Oktober 2020. Hingga saat ini pembahasan RUU Ciptaker
              sudah 75% dan tinggal menyisakan 1.700 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari total 8.000
              DIM,  dan  diharapkan  dapat  disahkan  dalam  sidang  paripurna  DPR  pada  awal  Oktober
              mendatang.



              RUU CIPTAKER RAMPUNG AWAL OKTOBER

              Oleh Arnoldus Kristianus dan Harso Kurniawan________
              Pemerintah dan DPR optimistis pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta
              Kerja (RUU Ciptaker) dapat diselesaikan pada masa persidangan I DPR tahun sidang 2020-2021
              yang dimulai 14 Agustus hingga 9 Oktober 2020. Hingga saat ini pembahasan RUU Ciptaker
              sudah 75% dan tinggal menyisakan 1.700 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari total 8.000
              DIM,  dan  diharapkan  dapat  disahkan  dalam  sidang  paripurna  DPR  pada  awal  Oktober
              mendatang.

              Sementara  itu, kalangan pengusaha menilai, UU Ciptaker bakal membuat Indonesia kompetitif,
              sehingga  bisa  bersaing  dengan  negara-negara  tetangga,  seperti  Thailand,  Vietnam,  hingga
              Kamboja  dalam  menarik  investasi  sekaligus  memperkuat  struktur  industri  nasional.  Dalam
              omnibus  law  ini  sejumlah  masalah  yang  selama  ini  menghambat  investasi,  seperti  rumitnya
              perizinan  investasi  dapat  diatasi.  UU  sapu  jagat  ini  juga  bisa  mengerek  daya  saing  industri,
              karena membenahi persoalan tenaga kerja di Indonesia.

              Optimisme  pemerintah  diutarakan  oleh  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Airlangga
              Hartarto yang menyebutkan bahwa pembahasan RUU Ciptaker akan selesai dalam masa sidang
              tahun ini.

              "Seperti disampaikan di pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RUU Cipta Kerja akan
              dibahas dan ditargetkan bisa selesai di masa sidang ini," ucap Airlangga dalam konferensi pers
              secara virtual, Jumat (14/8).

              Optimisme tersebut berlandaskan pembahasan RUU Ciptaker yang sudah lebih 75%. Selain itu,
              persoalan krusial terkait ketenagakerjaan sudah selesai dibahas antara pemerintah, pengusaha,
              dan  pekerja/  buruh. "Hal  yang  krusial  sudah  ada  kesepakatan dari  tripartit  dari pemerintah,
                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45