Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

RUU Ciptaker merevisi 79 Undang-undang dengan 1.239 pasal yang ada di dalamnya, berisikan
15 Bab dan 174 Pasal, dan fokus pada 11 klaster. Ke-11 klaster tersebut yakni; Penyederhanaan
Perizinan; Persyaratan Investasi; Ketenagakerjaan; Kemudahan Berusaha; Kemudahan,
Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM; Dukungan Riset dan Inovasi; Administrasi
Pemerintahan; Pengenaan Sanksi; Pengadaan Lahan; Kemudahan Investasi dan Proyek
Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

Pengusaha Juga Optimistis

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perindustrian Johnny Darawan
meyakini, UU Ciptaker bisa berlaku Oktober 2020. Sebab, dari sekian banyak klaster, tinggal satu
klaster yang masih mengganjal, yakni ketenagakerjaan.

Masalah itu, kata dia, sudah dibahas secara tripartit. Namun, masih banyak poin yang belum
disepakati antara buruh dan pengusaha. Akhirnya, hal ini dibawa ke DPR untuk dibahas dan
diputuskan.
Seharusnya, demikian Johnny, pembahasan RUU Ciptaker rampung Agustus 2020. Kemudian,
pada September digelar sidang paripurna dan pada Oktober UU Ciptaker sudah jadi. "Jadi, saya
kira ini tinggal keputusan politik DPR, sehingga seharusnya Oktober nanti UU Cipta Kerja sudah
ada," kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dalam pandangan Johnny, omnibus law Cipta Kerja pada dasarnya baik. Sebab, UU ini bisa
mengatasi sejumlah masalah yang selama ini membebani daya saing dan iklim investasi
Indonesia.

Contohnya, kata dia, di sektor ketenagakerjaan. Salah satu yang sering disoroti adalah besarnya
uang pesangon ketika pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, pesangon
harus tetap dibayar, ketika pekerja dikeluarkan karena bersalah. Dia mencatat, jumlah pesangon
di Indonesia bisa 28 kali gaji per bulan. Ini sangat jauh di atas negara lain.
Dia juga tidak sepakat jika gaji buruh di Indonesia lebih rendah dari negara pesaing, seperti
Thailand. Sebab, di beberapa daerah, seperti Karawang, Jawa Barat (Jabar), upah minimum
kabupaten (UMK) tinggi, yakni Rp 4,5 juta. Pengusaha juga menyoroti produktivitas tenaga kerja
nasional yang rendah, dibandingkan negara pesaing, seperti Kamboja dan Laos.
Johnny menambahkan, besaran kenaikan upah minimum per tahun juga memberatkan
pengusaha. Sebab, formula yang digunakan adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi,
berdasarkan PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Formula seperti ini tidak ada di luar negeri, yang ada hanya inflasi. Kalapun ada yang
diperdebatkan, biasanya adalah basis dari penentuan upah minimum yang mengacu pada
kebutuhan hidup layak," tegas dia.

Dalam omnibus law, upah ditentukan oleh gubernur, dengan menggunakan basis data daerah.
Itu artinya, tidak ada lagi UMK dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

Johnny menilai, omnibus law juga bisa mengatasi masalah birokrasi dan regulasi investasi. Dalam
UU sapu jagat, peraturan dibuat sederhana dan ditarik ke pusat untuk sementara. Itu artinya,
daerah tidak bisa ikut campur dalam mengeluarkan izin investasi. Ini sangat positif karena dapat
membuat Indonesia kompetitif.

"Selama ini, izin investasi di pusat saja sudah banyak, ditambah lagi di daerah. Ini ditebas oleh
omnibus law dan ditarik ke pusat saja," tegas dia.

42