Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

penyederhanaan perizinan. Khusus Bab 3, kata dia, ini menyangkut penyederhanaan perizinan
dan kemudahan investasi. Selama ini kerap terjadi tumpang tindih an-tarkementerian/lembaga
(K/L). Melalui regulasi ini akan ada tiga perizinan dasar yaitu pola pemanfaatan ruang,
persetujuan lingkungan, dan izin bangunan.

negative - Puan Maharani (Ketua DPR RI) kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu. . Dalam
pandangan Johnny, omnibus law Cipta Kerja pada dasarnya baik. Sebab, UU ini bisa mengatasi
sejumlah masalah yang selama ini membebani daya saing dan iklim investasi Indonesia. .
Contohnya, kata dia, di sektor ketenagakerjaan. Salah satu yang sering disoroti adalah besarnya
uang pesangon ketika pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, pesangon
harus tetap dibayar, ketika pekerja dikeluarkan karena bersalah. Dia mencatat, jumlah pesangon
di Indonesia bisa 28 kali gaji per bulan. Ini sangat jauh di atas negara lain. . Dia juga tidak
sepakat jika gaji buruh di Indonesia lebih rendah dari negara pesaing, seperti Thailand. Sebab,
di beberapa daerah, seperti Karawang, Jawa Barat Oabar), upah minimum kabupaten (UMK)
tinggi, yakni Rp 4,5 juta. Pengusaha juga menyoroti produktivitas tenaga kerja nasional yang
rendah, dibandingkan negara pesaing, seperti Kamboja dan Laos. . Johnny menambahkan,
besaran kenaikan upah minimum per tahun juga memberatkan pengusaha. Sebab, formula yang
digunakan adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, berdasarkan PP No.78 tahun 2015
tentang Pengupahan.

neutral - Puan Maharani (Ketua DPR RI) Jadi, saya kira ini tinggal keputusan politik DPR,
sehingga seharusnya Oktober nanti UU Cipta Kerja sudah ada

negative - Puan Maharani (Ketua DPR RI) tegas dia. . Senada dengan Johnny, Direktur Eksekutif
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menilai, omnibus law dapat
menyelesaikan masalah industri alas kaki nasional, terutama yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan. Sebab, alas kaki adalah industri padat karya. . Firman menyatakan, industri
alas kaki lebih berorientasi ekspor ketimbang domestik. Dengan demikian, industri ini harus
kompetitif agar bisa bersaing di level global. Salah satu yang menentukan daya saing adalah
biaya sumber daya manusia (SDM). . Dalam beberapa tahun terakhir, dia menerangkan, terjadi
fenomena relokasi dari daerah dengan UMK tinggi ke kompetitif, seperti dari Banten dan
Jabodetabek ke Jawa Tengah. Di Jawa Timur, beberapa perusahaan alas kaki juga merelokasi
pabrik, kendati masih di provinsi yang sama. Bahkan, beberapa perusahaan berancang-ancang
hengkang ke Vietnam. . Salah satu hal yang membuat upah buruh menjadi tak kompetitif, kata
dia, adalah besaran kenaikan rata-rata yang mencapai 8% per tahun. Ini lantaran formula
penentuan kenaikan upah adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kenaikan
upah menjadi tak fleksibel. . Dia mencontohkan, saat pandemi Covid-19 seperti saat ini,
pengusaha alas kaki harus siap menerima kenaikan upah 2% untuk 2021. Sebab, kuartal I tahun
ini, ekonomi masih tumbuh 2,97% dan bisa ditutup di level 1% sampai akhir tahun. Jika ditambah
inflasi 0,11%, kenaikan upah 2021 bisa 2%.

positive - Puan Maharani (Ketua DPR RI) tegas dia. . Selain itu, dia menuturkan, produktivitas
pekerja di Indonesia masih rendah. Sebagai perbandingan, jam kerja pekerja alas kaki di Vietnam
mencapai 48 jam per pekan, sedangkan Indonesia hanya 40 jam per pekan. . Dia meyakini,
omnibus law bisa mengatasi masalah ketenagakerjaan di sektor ini. Alhasil, investasi di sektor
alas kaki bisa berkembang. Saat ini, kebanyakan perusahaan alas kaki di Indonesia memproduksi
produk merek dunia, seperti Adidas, dengan struktur usaha joint venture dan penamanan modal
asing. . Jika perusahaan yang sudah eksis ini bisa selamat, kata dia, mereka akan berekspansi.
Ini akan memberikan citra baik industri alas kaki nasional di mata dunia. Alhasil, investasi dari
pemain baru berpeluang masuk. . Dia menilai, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk
membenahi industri alas kaki nasional. Sebab, para pemain dunia mulai merelokasi pabrik keluar
Tiongkok. Jika Indonesia bisa membereskan PR di industri ini, Indonesia bisa menjadi tujuan
utama relokasi pabrik dari Trongkok.

38