Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

pengusaha, dan tenaga kerja dalam rapat yang dipimpin Menteri Tenaga Kerja," jelas Ketua
Umum Partai Golkar ini.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meyakinkan publik bahwa pembahasan RUU Ciptaker
yang merupakan usulan pemerintah dilakukan secara hati-hati dan transparan. "Pembahasan
RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka," kata Ketua DPR RI
Puan Maharani dalam pidatonya pada Rapat Paripurna pembukaan masa sidang I Tahun 2020-
2021 dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021 di Gedung
Paripurna, Kompleks Parlemen, di Jakarta, Jumat (14/8).

Kemudian, lanjut Puan, yang terpenting yakni mengutamakan kesinambungan kepentingan
nasional, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. "Hal ini dilakukan agar UU
yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan
Republik Indonesia," kata dia.

Pernyataan ini disampaikan Puan, saat massa di luar gedung DPR yang berasal dari beberapa
elemen organisasi berunjuk rasa menolak RUU Ciptaker. Lebih lanjut, Puan menyebut DPR tetap
bisa bekerja menjalankan fungsi legislasi kendati dihadapkan pada kendala berupa pandemi
Covid-19.

"Dengan mempertimbangkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan kebutuhan untuk
melaksanakan tugas legislasi secara maksimal, DPR RI mengesahkan metode rapat virtual
melalui Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang," katanya.

Puan juga menyatakan DPR bersama Pemerintah dan DPD telah mengevaluasi Prolegnas
Prioritas 2020 pada masa persidangan IV tahun 2019-2020. "Ini dilakukan agar capaian fungsi
legislasi lebih realistis dan terukur," kata Ketua DPR RI itu.

Berdasarkan evaluasi, daftar RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 RUU,
dengan komposisi 16 RUU dikurangi dari daftar Prolegnas Prioritas 2020.
"Sebanyak tiga RUU ditambahkan dalam Prolegnas Prioritas 2020, serta dua RUU sebagai
pengganti RUU lama yang sudah masuk Prioritas 2020," ucap politikus partai PDI Perjuangan
tersebut.

Menurut Puan, DPR memproyeksikan akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar
Prolegnas Prioritas 2020 itu. 'Tentu dengan tetap memperhatikan skala prioritas, sehingga
kebutuhan hukum bagi NKRI dapat dipenuhi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRRI Ahmad Ali menjelaskan, RUU Ciptaker akan
dibahas pada masa persidangan DPR yang dimulai 14 Agustus hingga Oktober 2020.
"Diperkirakan rampung pada Oktober 2020 dan diharapkan (pengesahannya) bersamaan dengan
pengesahan APBN 2021 oleh Sidang Paripurna DPR," ujar dia kepada Investor Daily, Minggu
(16/8).
Dia menjelaskan masih ada 1.700 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dibahas dan
didiskusikan. Dalam sehari ada tiga kali pembahasan sehingga diharapkan rampung pada
Oktober 2020. "Ada komitmen dari pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan omnibus law ini,"
ujarnya.
Mengenai pembahasan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh terkait klaster
ketenagakerjaan, Ahmad Ali mengakui di klaster ketenagakerjaan masih ada polemik, namun
sampai hari ini pemerintah dan DPR intens berdialog dengan organisasi dan serikat buruh untuk
bersama-sama mencari solusi.

40