Page 550 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Terkait pencairan manfaat menunggu 5 tahun? Jadi untuk klaim JHT ini ada beberapa, kalau
persyaratan umumnya JHT bisa diambil kalau meninggalkan Indonesia selamanya, meninggal
dunia, cacat, kemudian memasuki usia pensiun, kemudian tidak bekerja lagi. Untuk
mengambilnya juga ada beberapa pilihan, bisa diambil sebagian sebesar 30% pembiayaan
perumahan, namun ada persyaratan pengambilan sebagian ini harus menjadi peserta minimal
10 tahun.

Kemudian yang kedua, pengambilan JHT karena tidak bekerja lagi karena pensiun bisa diambil
menunggu waktu satu bulan. Katakan misalnya kena PHK hari ini akan bisa mengambilnya tahun
depan, jumlah yang banyak mengambil kali ini yang menunggu satu bulan.

Selama pandemi banyak bekerja di rumah, ada terdengar aneh kalau terjadi kecelakaan kerja,
kalau terjadi apakah akan mendapatkan haknya? Iya betul, jadi para pekerja yang bekerja di
rumah atau WFH apabila mengalami kecelakaan kerja walaupun di rumah kita cover dan kita
kategorikan kecelakaan kerja akan mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan.

Nilainya sama? iya sama, karena kategorinya sama karena dianggap sebagai kecelakaan kerja
Kan banyak relawan COVID, apakah BP Jamsostek memberikan layanan khusus kepada mereka?
Jadi para relawan COVID ini ada yang sukarela, ada yang didaftarkan di BP Jamsostek. Namun
demikian kami berempati para jajaran direksi dan karyawan BP Jamsostek menyumbangkan
sebagian dari gaji kita. Jadi kita potong gaji kita dari Maret sampai sekarang dan akan terus
kedepan, dana yang terkumpul kita gunakan untuk membayar iuran BP Jamsostek kepada para
relawan COVID-19 yang terdaftar di BNPB. Ini bentuk kepedulian, solidaritas kita.

Tadi soal 30% bisa diambil, apakah itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain? Jadi untuk
pengambilan JHT ada beberapa cara, ada mekanisme, pertama adalah pengambilan sebagian,
jadi pengambilan sebagian dari saldonya diambil. Sesuai ketentuan ini bisa diambil setelah
mengikuti atau mengiur selama 10 tahun, besarannya atau pemanfaatannya untuk membiayai
perusahaan, besarannya 30% dari saldo yang dimiliki, ini bisa diambil langsung untuk
pembiayaan perumahan, atau 10% saja. Jadi pilihannya 30% atau 10%, kalau 10% bisa
digunakan untuk apa saja, untuk kebutuhan. Namun demikian pengambilan sebagian bisa
diambil setelah masa iuran selama minimal 10 tahun, namun demikian ada konsekuensi pajak,
pajaknya lumayan bayar, jadi kalau sekarang mau ambil 30% dan nanti mau ambil lagi maka
akan kena pajak progresif, yang saldonya besar bisa kena pajak 35% bisa 25%.

Perumahan 30%, kalau kendaraan misalnya? sangat dimungkinkan, besarannya 10%, itu hanya
pilihan mau 30% atau 10%, dan itu hanya satu kali saja ambil 10% untuk lain-lain atau 30%
untuk perumahan dengan syarat sudah mengiur selama 10 tahun Berapa banyak iuran dana
yang sudah terkumpul dan pengelolaannya bagaimana? Jadi per Juli 2020, posisi dana
pengelolaan kita di Rp 430 triliun, ini ditempatkan ke instrumen investasi sesuai regulasi, jadi
kita tidak bisa seenaknya saja diinvestasikan ke sana ke situ, pada umumnya di SUN, obligasi,
instrumen saham, reksadana, deposito dan investasi langsung.

Bisa digunakan untuk program pembangunan perumahan, misalnya kerja sama dengan
Perumnas? Ya itu sangat dimungkinkan tapi pengelolaan BP Jamsostek itu dikelola secara bisnis
komersial. Karena kami diwajibkan untuk memberikan imbal hasil kepada peserta minimal
sebesar rata-rata suku bunga deposito pemerintah selama 1 tahun, karena kita ada kewajiban
harus memberikan imbal hasil maka pengelolaan kita dasar hitungannya adalah bisnis judgement
jadi kalau saya investasi di situ bisa menghasilkan berapa kalau hitungannya tidak masuk tentu
tidak bisa.

Prinsip pengelolaan aset BP Jamsostek ini seluruh hasil pengembangan investasi diberikan
kepada peserta, inilah yang bedakan Jamsostek dulu, dulu BUMN, kalau sekarang jadi badan
hukum publik, jadi tidak mencari untung, tapi seluruh pengelolaan hasil keuntungan itu
dikembalikan kepada seluruh peserta, dan kita memberikan manfaat lain, manfaat layanan
549