Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021

BANJIR BAJA IMPOR DARI CINA, 100 RIBU KARYAWAN TERANCAM PHK

Baja murah dari Cina membanjiri Indonesia. Akibatnya, industri baja dalam negeri kalah bersaing
dan terancam gulung tikar. "Baja impor terutama dari Cina dijual sangat murah di Indonesia.
Jika dibiarkan, industri baja nasional akan bangkrut dan 100 ribu karyawan terancam PHK
massal," jelas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam jumpa
pers di Jakarta hari ini.

Di saat pandemi Covid-19, jelas Said, tentu saja ancaman PHK massal membuat masyarakat
semakin menderita. "Perekonomian semakin terpuruk. Tenaga kerja yang sebagian besar
masyarakat menengah ke bawah semakin menjerit. Efek dominonya luar biasa," kata Said.

Mengenai banyaknya karyawan industri baja, Said mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2019. Dalam hal ini Said mengingatkan, jumlah tenaga kerja di sektor baja sekitar 100,000
orang. "Tersebar di berbagai perusahaan seperti Krakatau Steel, Gunung Raja Paksi, Ispatindo,
Master Steel, dan lain-lain. Dan semua ikut terancam," imbuhnya.
Untuk menghindari PHK massal itulah, KSPI berharap agar Kementerian Perdagangan, dalam hal
ini Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melanjutkan perlindungan safeguard
untuk produk I-H section. "Safeguard sangat penting guna melindungi produk dalam negeri dari
maraknya produk impor murah," imbuhnya.
Di sisi lain, lanjutnya, ketika safeguard kepada pabrik baja nasional tidak diperpanjang,
dikhawatirkan perusahaan tidak bisa bersaing dengan produk impor murah. Akibatnya, Industri
akan menutup beberapa unit usaha sehingga menyebabkan PHK massal. "Makanya, semua pihak
harus membela industri dalam negeri," urainya.

Untuk itu, lanjutnya, KSPI meminta Kementerian Perdagangan untuk bisa memberikan diskresi.
Dalam hal ini kepada KPPI agar mengambil sikap untuk meneruskan aplikasi safeguard I - H
section, sebagai upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri.
Said yakin, Pemerintah akan berpihak pada industri baja dalam negeri, termasuk untuk
menyelamatkan sekitar 100 ribu karyawan. Terlebih, ujarnya, bahwa saat ini banyak regulasi
yang dibuat sebagai relaksasi, khususnya saat pandemi Covid-19. "Pemerintah harus berani
mengambil sikap dan terobosan untuk membantu agar industri dalam negeri tetap bertahan.
Jangan lupa, di balik industri terhadap tenaga kerja yang akan menjerit jika di-PHK," lanjut dia.

Dalam sistem perdagangan internasional, perlindungan industri dalam negeri seperti Safeguard
dan Anti Dumping masih tetap dibutuhkan. Melalui perlindungan tersebut, industri baja dalam
negeri bisa tumbuh dan bersaing dengan baik.

Menurut Said, perlindungan juga pantas diberikan karena murahnya baja impor dari Cina
disebabkan unfair trade. Dalam hal ini Pemerintah Cina memberikan subsidi secara besar-
besaran terhadap industri baja Negeri Tirai Bambu tersebut. Bahkan, Pemerintah Cina juga
memberikan subsidi untuk kebijakan lingkungan. "Padahal di Indonesia, kebijakan lingkungan
termasuk slag B-3 dan scrap tanpa impunitas harus ditanggung industri baja sehingga menjadi
beban finansial industri dan meningkatkan biaya produksi," jelasnya.

Mengenai maraknya baja impor, Said mengutip data BPS. Menurutnya, hingga akhir tahun 2019
besi dan baja menempati posisi ketiga komoditas impor nonmigas yang masuk ke Indonesia.
Nilainya mencapai USD 7,63 Miliar atau senilai Rp106,8 Triliun. (ANP).

105