Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021
P. 102
yang membanjiri Indonesia sehingga membuat industri baja dalam negeri kalah bersaing dan
terancam gulung tikar.
"Baja impor terutama dari China dijual sangat murah di Indonesia. Jika dibiarkan, industri baja
nasional akan bangkrut dan 100 ribu karyawan terancam PHK massal," jelas Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis
(21/1).
Bos KSPI ini menegaskan, ancaman PHK massal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Sebab, pil pahit ini diyakini akan membuat masyarakat semakin menderita, khususnya bagi
kelompok kelas bawah.
"Perekonomian semakin terpuruk. Tenaga kerja yang sebagian besar masyarakat menengah ke
bawah semakin menjerit. Efek dominonya luar biasa," kata Said.
Mengenai banyaknya karyawan industri baja, Said mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2019. Dalam hal ini Said mengingatkan, jumlah tenaga kerja di sektor baja sekitar 100,000
orang.
"Tersebar di berbagai perusahaan seperti Krakatau Steel, Gunung Raja Paksi, Ispatindo, Master
Steel, dan lain-lain. Dan semua ikut terancam," ucapnya.
Untuk menghindari PHK massal itulah, KSPI berharap agar Kementerian Perdagangan, dalam hal
ini Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melanjutkan perlindungan safeguard
untuk produk I-H section. "Safeguard sangat penting guna melindungi produk dalam negeri dari
maraknya produk impor murah," pintahnya.
Di sisi lain, ketika safeguard kepada pabrik baja nasional tidak diperpanjang, dikhawatirkan
perusahaan tidak bisa bersaing dengan produk impor murah. Akibatnya, Industri akan menutup
beberapa unit usaha sehingga menyebabkan PHK massal. "Makanya, semua pihak harus
membela industri dalam negeri," urainya.
Untuk itu, KSPI meminta Kementerian Perdagangan untuk bisa memberikan diskresi. Dalam hal
ini kepada KPPI agar mengambil sikap untuk meneruskan aplikasi safeguard I - H section,
sebagai upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri. Terlebih, ujarnya, bahwa saat ini
banyak regulasi yang dibuat sebagai relaksasi, khususnya saat pandemi Covid-19.
"Pemerintah harus berani mengambil sikap dan terobosan untuk membantu agar industri dalam
negeri tetap bertahan. Jangan lupa, di balik industri terhadap tenaga kerja yang akan menjerit
jika di-PHK," tandasnya. [azz].
101
