Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JANUARI 2021

Dalam perkara perdata nomor : 959/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL sebagaimana ditulis dalam website
PN Jaksel, Ida Fauziyah merupakan ikut tergugat pertama. Sedangkan ikut tergugat kedua
adalah Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi dan ikut tergugat ketiga Plt Irjen Kemnaker, Irianto
Simbolon. Tergugat dalam kasus itu adalah Eko Daryanto, yang sekarang sebagai Kepala Balai
Pengembangan Produktivitas, Kemnaker, Bandung, Jawa Barat.

Sri Supriyati menggugat para tergugat ke PN Jaksel melalui kuasa hukumnya Joko Sutrisno
Dawoed, SH.

Dalam website PN Jaksel dinyatakan, penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 miliar,
sebagaimana Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 28 Desember 2016.

Joko Sutrisno Dawoed kepada Beritasatu.com, mengatakan, kewajiban tergugat, turut tergugat
I, turut tergugat II, turut Tergugat III untuk membayar kepada penggugat dengan perhitungan
bunga bank sebesar Rp 1,5 miliar X 15 % X 3 tahun. "Harus bayar dengan bunganya," kata dia.

Dikatakan, akibat perbuatan para tergugat, penggugat juga mengalami kerugian immateril. "Atas
kerugian-kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran, perasaan tidak nyaman ( infliction of mental
distress ) termasuk perasaan dipermainkan oleh para tergugat lebih dari tiga tahun lamanya.
Mengingat kerugian tersebut sangat sulit untuk mengukurnya dalam bentuk uang, namun
cukuplah kiranya apabila ditentukan setara dengan jumlah Rp 300.000.000," kata penggugat
sebagaimana tertulis dalam website PN Jaksel.

Selain itu, penggugat meminta hakim agar memutuskan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoire
Beslaag ) terhadap rumah/tanah milik tergugat yang terletak dan dikenal dengan nama Jalan
Rasamala 7 Buntu No.6 Rt.008 Rw.013 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jaksel.

Selain itu, penggugat meminta agar para tergugat menghukum tergugat, turut tergugat I, turut
tergugat II dan turut Tergugat III, secara tanggung renteng membayar uang paksa ( dwangsom)
sebesar Rp 2.000.000 setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini yang harus dibayar
sekaligus dan tunai serta seketika melalui penitipan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jaksel.

Selain itu, penggugat meminta agar menghukum tergugat, turut tergugat I, turut tergugat II
dan turut tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara a quo.
Informasi didapat Beritasatu.com, uang sebesar Rp 1,5 miliar dipinjam Eko waktu itu untuk biaya
mendapatkan posisi sebagai eselon II di Kemnaker. Selain itu, informasi yang dikumpulkan, Sri
Supriyati juga pernah pinjamkan uang Rp 1,2 miliar kepada Direktur Penempatan Tenaga Kerja
Luar Negeri (PTKLN) Soes Hindarno sekitar tahun 2012.

Saat ini Soes Hindarno menjabat sebagai Kepala Biro Humas Kemnaker. "Awal-awal Pak Soes
menjabat sebagai Kepala Biro Humas Kemnaker, seorang perempuan berjihab sering ke mari.
Mungkin minta uangnya dilunasin," kata seorang staf Biro Humas, kepada Beritasatu.com, Rabu
(20/1/2021). Informasi yang dikumpulkan, Soes melunasi utangnya secara cicil.

Eko ketika dikonfirmasi mengenai hal ini tidak menjawab. Eko juga tidak bersedia menjelaskan
mengenai uang Rp 1,5 miliar yang dipinjamnya dari penggugat.

Soes Hindarno ketika akan ditemui Beritasatu.com Rabu (20/1/2021) enggan untuk bertemu.
Ketika dikonfirmasi via nomor WhatsApp-nya Kamis (21/1/2021) juga tidak membalas.

Joko Sutrisno Dawoed mengatakan, Eko Daryanto berjanji akan segera membayar uang Rp 1,5
miliar plus denda dan bunga yang diminta kliennya. "Kita lihat hari-hari ke depan," kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com.

78