Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2021
P. 117

TOLAK 4 ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA, SERIKAT BURUH KHAWATIR TKA
              BANJIRI RI
              Serikat  menyatakan sikap secara keras tetap menolak keberadaan.Begitu juga dengan 4 aturan
              turunan di klaster ketenagakerjaan yang juga sudah digulirkan.

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (  ), Said Iqbal, menyayangkan aturan turunan
              undang-undang sapu jagad itu tetap digodok pemerintah. Padahal aturan klaster tersebut tengah
              digugat para buruh ke Mahkamah Konstitusi.

              Said Iqbal menyoroti, salah satu aturan turunan di UU Cipta Kerja bakal membuat buruh kasar
              tanah air mesti rebutan kerja dengan tenaga kerja asing (TKA). Beleid tersebut yakni Peraturan
              Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing.

              Said  Iqbal  khawatir,  hilangnya  syarat  mesti  mengantongi  izin  tertulis  dari  Menteri
              Ketenagakerjaan,  akan  membuat  industri  di  Indonesia  dibanjiri  pekerja  kasar  dari  luar,
              khususnya dari China.

              "Yang kita persoalkan buruh kasar kan, di daerah-daerah banyak TKA buruh kasar. Itu saja ada
              surat izin Menaker masih terjadi penyimpangan, banyak  jadi buruh kasar," ujar Said Iqbal dalam
              virtual conference, Kamis (25/2).

              Kondisi ini, menurutnya bakal semakin membuat pekerja lokal kehilangan lapangan kerja. Alih-
              alih berharap lapangan kerja terbuka, yang terjadi justru malah sebaliknya.
              Menurutnya,  keberadaan  beleid  tersebut  secara  tidak  langsung  hanya  akan  membuat
              keberadaan buruh-buruh asing, ini menjadi lebih legal lagi secara hukum.

              "Kenapa  KSPI  tidak  setuju  buruh  kasar  masuk,  mengancam  lapangan  kerja  Indonesia.  KSPI
              memperkirakan  akan  terjadi  TKA  buruh  kasar  China  menjadi  legal  masuk  Indonesia,"
              pungkasnya.

              "Kami menolak PP 34 Tahun 2021 tentang TKA, sebagaimana kami menolak UU Cipta Kerja,"
              tegas Said Iqbal.


































                                                           116
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122