Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 88
Dia menambahkan, dalam memberikan bantuan untuk kelas menengah, ada beberapa
ketentuan yang juga harus diperjelas. Antara lain ketentuan kelas menengah yang dimaksud
seperti apa. mekanisme pendataan penerimanya bagaimana, dan juga tahapan pelaporan jika
terjadi kendala teknis atau kejanggalan distribusi. Hal ini menurutnya sangat penting untuk
menghindari penyimpangan yang kerap kali dihadapi saat membagikan BLT
"Untuk opsi penyaluran melalui rekening agar cashless, saya rasa itu cara yang baik. Namun,
perlu diperhatikan bank mana saja yang dapat melakukannya serta harus dikomunikasikan jauh-
jauh hari kepada masyarakat. Hal ini dapat meminimalisasi adanya korupsi maupun kendala
penyaluran yang tidak terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah," kata Pingkan.
Ditransfer
Hal senada disampaikan Direktur Program INDEF Esther Sri Astuti. Menurutnya, bantuan kepada
masyarakat kelas menengah untuk mendorong konsumsi sebaiknya diberikan dalam bentuk
tunai dengan cara ditransfer, guna menghindari adanya kebocoran dan lebih jelas siapa
penerimanya.
Memberikan tunjangan pengangguran untuk korban PHK seperti yang dilakukan beberapa
negara menurutnya juga
bisa dilakukan. Dengan proses verifikasi melalui data korban PHK yang dimiliki Kementerian
Ketenagakerjaan, cara ini dinilai bisa lebih tertib administrasi.
Namun, saat ini anggaran yang disipakan pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan
pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih terbatas, sehingga menurutnya yang saat ini perlu
menjadi fokus pemerintah adalah kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan.
"Sebenarnya semua lapisan masyarakat yang terdampak Covid-19 (perlu mendapatkan
bantuan), tetapi kan anggaran pemerintah terbatas, jadi golongan masyarakat yang hidup di
bawah garis kemiskinan harus menjadi prioritas," kata Esther, Senin (27/7).
Dia menambahkan, program pemerintah untuk menggerakan konsumsi masyarakat di kelas
menengah juga harus dikoordinasikan agar tidak tumpang-tindih.
Seperti diketahui, untuk bantuan kepada kelas menengah, Kementerian Keuangan (Kemkeu)
juga menyederhanakan aturan relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Ditanggung
Pemerintah (DTP) untuk mempercepat realisasi bantuan bagi kelompok menengah terkait
pandemi Covid-19 dengan dana sekitar Rp 25 triliun. [HER/J-9]
87
