Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

PEMERINTAH BISA ADOPSI TUNJANGAN PENGANGGURAN DI AS

Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi program tunjangan pengangguran seperti yang
diterapkan Amerika Serikat (AS), untuk menyalurkan bantuan kepada pekerja formal yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pernyataan tersebut, disampaikan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan
Audrine Kosijungan. menyikapi stimulus ekonomi yang dialokasikan pemerintah terkait
penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang antara lain
menyasar korban PHK.

Menurut Pingkan, melalui program tunjangan pengangguran, para pekerja yang di-PHK dapat
mengajukan permohonan tunjangan pengangguran. kemudian tunjangan tersebut ditransfer
langsung kepada penerima manfaat.
Di AS. form pengajuan tunjangan pengangguran tersebut, dikelola oleh Departemen Tenaga
Kerja, dan dipublikasikan perkembangannya setiap minggu, sehingga diketahui berapa jumlah
pekerja yang di PHK dan dana yang dibutuhkan untuk membantu mereka.

Untuk dapat megadopsi program tunjangan pengangguran seperti di AS, Pingkan menilai ada
beberapa hal yang harus dipersiapkan pemerintah. Tidak hanya kesiapan dana, tetapi juga
ketentuan terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan program ini, sehingga dalam
penyalurannya nanti bisa tepat sasaran.

"Ini bisa dilakukan selama perencanaan programnya sudah matang dan disosialisasikan dengan
komprehensif kepada masyarakat Seperti, ketentuan korban PHK yang dimaksudkan dalam hal
ini seperti apa, apakah ada batasan periode waktu PHK-nya, apakah ada bukti pendukung untuk
verifikasinya, dan sebagai-nya. Karena kalau tidak, ini sangat berisiko terjadi misinformasi di
kalangan masyarakat, dan tentu saja dalam penyerapan anggarannya di kemudian hari," kata
Pingkan, kepada SP, Senin (27/7).

Terkait dengan bukti verifikasi. hal itu dapat dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS
Ketenagakerjaan, karena dapat terlihat dari laporan
perusahaan dan klaim premi dari pekerja yang terkena PHK.

Seperti diketahui, pemerintah berupaya mendorong sektor konsumsi, dengan memberikan
bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat yang tergolong rentan. Namun
menurut Pingkan. penyaluran BLT untuk masyarakat miskin dan kelas menengah (termasuk
korban PHK) harus dipisahkan, agar tepat sasaran.

Dia mengungkapkan, jika dilihat dari data jumlah penduduk miskin secara bulanan, angkanya
naik dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada Maret 2020 yang lalu. Angka ini tentu saja
menggambarkan kelas menengah bawah yang terdampak oleh disrupsi ekonomi selama
pandemi. dan pada akhirnya masuk kelompok miskin.

Dengan kondisi tersebut, Pingkan menilai, tidak menutup kemungkinan bahwa dari 115 juta
orang atau sekitar 30 juta rumah tangga kelas menengah ke bawah yang ada di Indonesia akan
menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, termasuk dalam hal konsumsi.

"Karena itu, sangat beralasan jika pemerintah memberikan bantuan kepada mereka (kelas
menengah, Red) juga," kata Pingkan.

86