Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 92
Judul Tetap Bahas RUU Ciptaker, Buruh Ancam Demo Lagi
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis fat
Tanggal 2020-07-29 04:02:00
Ukuran 200x248mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 116.000.000
News Value Rp 580.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg) Sejauh ini ada 3.172 DIM yang sudah tuntas.
Masih tersisa 3.480 DIM. Sebenarnya ada jadwal, tapi tidak kami lanjutkan
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami protes sikap DPR yang tidak mau mendengar publik
ini
positive - Didik Mukrianto (Anggota Fraksi Demokrat) Sebab, undang-undang harus dipastikan
menjadi payung hukum dan melindungi seluruh kepentingan masyarakat.
Ringkasan
Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja (RUU Ciptaker) terus menggelar pembahasan meski sedang reses. Kemarin (28/7) mereka
melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk klaster perizinan usaha.
Sejauh ini mereka sudah tiga kali menggelar pembahasan selama masa reses.
TETAP BAHAS RUU CIPTAKER, BURUH ANCAM DEMO LAGI
Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja (RUU Ciptaker) terus menggelar pembahasan meski sedang reses. Kemarin (28/7) mereka
melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk klaster perizinan usaha.
Sejauh ini mereka sudah tiga kali menggelar pembahasan selama masa reses.
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan dikebut karena harus tuntas
dalam dua kali masa sidang. Dia juga memastikan bahwa usaha panja untuk melanjutkan
pembahasan mulai memperlihatkan hasil. "Sejauh ini ada 3.172 DIM yang sudah tuntas. Masih
tersisa 3.480 DIM. Sebenarnya ada jadwal, tapi tidak kami lanjutkan," ujarnya.
Supratman tidak memastikan apakah pembatalan dilakukan karena ada demo yang dilakukan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Hari ini (29/7) KSPI memang berencana
menggelar demo mengepung gedung DPR. Aksi itu merupakan respons terhadap sikap DPR
91

