Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 91
akibat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut menjadi salah satu pertimbangan
pemerintah melebarkan lagi rancangan defisit anggaran untuk RAPBN 2021 dari sebelumnya
4.17% menjadi 5,2%.
Suharso mengungkapkan, pelebaran defisit itu akan memberi ruang fiskal yang cukup bagi
pemerintah untuk memaksimalkan belanja untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi virus
corona. Sehingga diharapkan ekonomi akan kembali bergerak normal, sehingga bisa menekan
bertambahnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.
Dia juga menjelaskan mengenai beberapa sektor yang prioritas belanja pemerintah di tahun
depan, yakni sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi seperti
industri dan pariwisata.
"Apa saja yang sedang kita desain belum bisa disampaikan, tetapi setidaknya
sektornya industri, pariwisata, kemudian reformasi sosial dalam hal ini kesehatan. Tadi juga
arahan Presiden mengenai pangan, yang semuanya berimplikasi kuat terhadap penciptaan
lapangan kerja, dan mencegah turunnya laju pertumbuhan ekonomi," kata Suharso.
Terkait dengan bantuan untuk korban PHK, pemerintah telah meluncurkan program Kartu
Prakerja yang pengelolaannya di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemko
Perekonomian).
Dari data yang ditelusuri SP. pada pendaftaran gelombang pertama Kartu Prakerja per April
2020. pemerintah hanya meloloskan 168.111 pendaftar. Jumlah itu lebih sedikit dari target yang
ditetapkan yaitu sebesar 200.000 peserta. Hingga Juni 2020, tercatat 477.971 pendaftar Kartu
Prakerja yang telah menuntaskan satu pelatihan dan berhak mendapat bantuan sebesar Rp
600.000 per bulan. [J-9]
90
