Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020
P. 94
Judul Pengawasan Kantor Kurang Efektif
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Penyebaran Virus Corona di Perkantoran DKI
Halaman/URL Pg8
Jurnalis J-3
Tanggal 2020-07-29 04:00:00
Ukuran 153x202mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 58.140.000
News Value Rp 174.420.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Nova Harivan Paloh (Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta) Balik lagi ke
individu dan pengelola perusahaan itu. Mau patuh enggak soal kapasitas 50% itu. Saya
melihatnya masih banyak mereka yang masuk full. Bahkan, kalau makan siang ada yang
ngumpul ramai-ramai
positive - Nova Harivan Paloh (Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta) Jangan hanya
menunggu laporan dari masyarakat. Gerak dong supaya klaster perkantoran tidak merebak lagi
negative - Dwi Oktavia (Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas
Kesehatan DKI Jakarta) Bagi perkantoran yang terpapar covid-19 harus ditutup sementara untuk
melakukan sterilisasi. Untuk kantor dilakukan disinfeksi di area yang berpotensi risiko penularan
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) Ada
peringatan pertama. Kedua, lalu penutupan sementara. Kalau ada pekerja terpapar, perusahaan
langsung kita tutup sementara selama tiga hari.
positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kami terus meningkatkan sosialisasi
ke semua unit kegiatan, serta meningkatkan testing dengan contact tracing dan treatment
positive - Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) Iya, nanti per fraksi swab test,
termasuk saya karena belakangan banyak aktivitas di kantor
Ringkasan
Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pembatasan kapasitas 50% karyawan
untuk mengurangi interaksi atau kerumunan di satu kantor tidak berjalan maksimal.
Pengawasan yang kurang efektif menyebabkan banyak pengelola perusahaan melanggar
ketentuan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh,
kemarin. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta terlalu sibuk mengawasi pelanggar protokol
kesehatan di jalan dan pusat perbelanjaan.
93
