Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2020

PENGAWASAN KANTOR KURANG EFEKTIF

KEBIJAKAN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pembatasan kapasitas 50%
karyawan untuk mengurangi interaksi atau kerumunan di satu kantor tidak berjalan maksimal.

Pengawasan yang kurang efektif menyebabkan banyak pengelola perusahaan melanggar
ketentuan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, kemarin.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta terlalu sibuk mengawasi pelanggar protokol kesehatan di
jalan dan pusat perbelanjaan.

"Balik lagi ke individu dan pengelola perusahaan itu. Mau patuh enggak soal kapasitas 50% itu.
Saya melihatnya masih banyak mereka yang masuk full. Bahkan, kalau makan siang ada yang
ngumpul ramai-ramai," ujarnya.

Nova mengingatkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta untuk tidak
banyak memberikan alasan soal kelalaian kinerja mereka terhadap perusahaan yang melanggar
aturan protokol.

Diharapkan pula Pemprov segera jemput bola dalam melakukan pengawasan. "Jangan hanya
menunggu laporan dari masyarakat. Gerak dong supaya klaster perkantoran tidak merebak
lagi," kata Nova.

Saat ini perkantoran menjadi klaster baru dalam penularan covid-19 di Jakarta. Satgas
Penanganan Covid-19 menyebut ada 375 pegawai dari 59 kantor di Ibu Kota terpapar virus
menular tersebut.

Kasus covid-19 terbanyak terjadi di Kantor BUMN Antam dengan 68 kasus. Kemudian.
Kementerian Keuangan 25 kasus, Kemendikbud 22 kasus, dan Kantor Kimia Farma pusat 20
kasus.

"Bagi perkantoran yang terpapar covid-19 harus ditutup sementara untuk melakukan sterilisasi.
Untuk kantor dilakukan disinfeksi di area yang berpotensi risiko penularan," ujar Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah meminta
karyawan yang terjangkit covid-19 melakukan isolasi mandiri atau ke rumah sakit rujukan.
Pegawai lainnya juga wajib rapid test.

Andri memastikan pihaknya bakal memberikan teguran hingga sanksi bagi pengelola
perusahaan yang abai terhadap protokol kesehatan. "Ada peringatan pertama. Kedua, lalu
penutupan sementara. Kalau ada pekerja terpapar, perusahaan langsung kita tutup sementara
selama tiga hari."

Disiplin

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga meminta masyarakat serta pengelola
tempat usaha atau perkantoran untuk disiplin menegakkan aturan pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) masa transisi.

Riza mengklaim upaya yang dihadirkan Pemprov DKI Jakarta untuk menekan penularan covid-
19 ialah menerjunkan jajaran SKPD untuk mengawasi warga. "Kami terus meningkatkan
sosialisasi ke semua unit kegiatan, serta meningkatkan testing dengan contact tracing dan
treatment," ujarnya.

94