Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021

Oleh karena itu, Olga sangat berharap subsidi gaji bakal dilanjutkan pada tahun ini. Walaupun
nominalnya tidak terlalu besar, namun bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga di tengah
pandemi. Belum lagi, baru-baru ini, istri Olga yang tengah mengandung juga sempat terjangkit
Covid-19. Sehingga, pengeluaran keluarganya pun semakin bertambah.

Namun pemerintah hingga kini belum memastikan soal kelanjutan bantuan subsidi gaji ini.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat
penugasan untuk kembali menggelar kembali program tersebut tahun ini.

Ida menjelaskan, program tersebut belum dianggarkan dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Karena itu, ia pun masih menunggu keputusan Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengenai kelanjutan program
tersebut.

"Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari BSU di tahun
ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan
BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida kepada Tempo, Senin, 1 Februari 2021.

Namun demikian, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk memitigasi dampak pandemi bagi
angkatan kerja Indonesia. Misalnya, dengan melanjutkan program Kartu Prakerja dan
memperluas program padat karya di berbagai Kementerian dan Lembaga.
Selain itu, Kemnaker berjuga fokus pada peningkatan daya saing angkatan kerja, yaitu program
skilling, upskilling, maupun program untuk pekerja yang terdampak pandemi, yaitu re-skilling,
dengan mengoptimalkan program pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan.

Pada 2020, Ida mengatakan realisasi bantuan subsidi upah mencapai 98,8 persen. Bantuan
tersebut diperkirakan ikut menggenjot pertumbuhan ekonomi 0,2 persen. "Dan mendorong
peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1,79 kali lipat dari multiplier effect yang
ditimbulkan." Tahun ini, pemerintah berencana menaikkan kembali alokasi anggaran pemulihan
ekonomi nasional menjadi sekitar Rp 619 triliun dari yang diproyeksikan semula Rp 533,1 triliun.
Dengan proyeksi kenaikan itu, artinya nilai anggaran pemulihan ekonomi di 2021 makin
mendekati yang dialokasikan pada tahun 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun.

"Ini menunjukkan dukungan fiskal untuk menangani covid-19 masih menjadi prioritas penting,"
ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dari Antara, Rabu, 3 Februari 2021.

Sri Mulyani memaparkan, dari total nilai Rp 619 triliun itu, tercatat anggaran perlindungan sosial
mencapai Rp 150,96 triliun di 2021. Beberapa program yang masuk kelompok perlindungan
sosial antara lain Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, kartu
sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai desa, bantuan sosial tunai untuk 10 juta
penerima manfaat, subsidi kuota internet, dan diskon listrik.

Di samping alokasi untuk perlindungan sosial, pemerintah juga mengalokasikan Rp 104,7 triliun
untuk sektor kesehatan, Rp 141,36 triliun untuk program prioritas, dan Rp 150,06 triliun untuk
dudukan kepada pelaku usaha, mikro, keci, menengah, serta korporasi.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah
mempertimbangkan kembali soal keberlanjutan program subsidi gaji. "Kalau ada niat pemerintah
menghentikan itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang," ujarnya.

Sejak awal pemerintah menggulirkan program bantuan subsidi upah di pertengahan 2020, ia
mengaku telah meminta agar bantuan itu diperluas sasarannya. Sehingga, bantuan tersebut juga
bisa menyentuh pekerja yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

73