Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021

Judul Bantuan Subsidi Upah Belum Masuk di APBN 2021, DPR Bereaksi
Nama Media bisnis.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210203/10/1351928/bantuan-
subsidi-upah-belum-masuk-di-apbn-2021-dpr-bereaksi
Jurnalis Newswire
Tanggal 2021-02-03 19:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kalau ada niat
pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu dipertimbangkan ulang

positive - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kami meminta
supaya program ini menyasar pekerja informal seperti buruh bangunan, pedagang asongan,
buruh cuci, dan pekerja informal lain itu dijadikan sasaran

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Buruh itu,
seperti buruh tani dan nelayan, kan banyak yang gajinya di bawah 5 juta tapi tidak menjadi
prioritas karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Kalau daya
beli bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja dengan baik. Jadi
kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu pertimbangkan ulang

negative - Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat) Lalu sasar
juga bansos lainnya. Bansos yang kemarin pakai sembako, hentikan dan ganti saja dengan BLT.
Jadi tidak ada pemotongan dan lebih aman. Tidak ada orang bisa potong. Jadi sekali lagi jangan
dulu diputus

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemnaker sendiri hingga saat ini belum
mendapat penugasan untuk kembali menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN
saja

Ringkasan

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah
mempertimbangkan kembali soal keberlanjutan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
dilajutkan tahun ini. Pasalnya, bantuan tersebut sangat mempengaruhi daya beli para pekerja
yang terdampak Covid-19. "Kalau ada niat pemerintah menghentikan itu, menurut saya perlu
dipertimbangkan ulang," ujar Saleh, Rabu (3/2/2021). Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan

78