Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021
P. 77
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bantuan subsidi upah bagi pekerja tidak
masuk dalam anggaran 2021. Alhasil, pekerja yang mendapat gaji Rp5 juta ke bawah tidak lagi
mendapatkan bantuan langsung tunai ( BLT ) Rp600.000 per bulan. Meski demikian, Ida
mengklaim, bantuan tersebut akan dialihkan ke dalam program kartu Prakerja.
BLT SUBSIDI UPAH RP600.000 PER BULAN DIHENTIKAN PADA 2021, MENAKER
IDA FAUZIYAH: KONSENTRASI DI KARTU PRAKERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bantuan subsidi upah bagi pekerja tidak
masuk dalam anggaran 2021.
Alhasil, pekerja yang mendapat gaji Rp5 juta ke bawah tidak lagi mendapatkan bantuan langsung
tunai ( BLT ) Rp600.000 per bulan.
Meski demikian, Ida mengklaim, bantuan tersebut akan dialihkan ke dalam program kartu
Prakerja.
Soalnya, mulai tahun ini, Kartu Prakerja tidak lagi fokus pada peningkatan kompetensi namun
menjadi semi bantuan sosial.
"Subsidi upah sampai sekarang di anggaran 2021 tidak dialokasikan karena konsentrasi di kartu
Prakerja.
Kartu Prakerja tidak hanya peningkatan kompetensi tapi juga insentif, menjadi semi-bansos,"
kata Ida saat berkunjung ke perusahaan jamu dan kosmetik di Kabupaten Bekasi, Rabu, 3
Februari 2021.
Hanya saja, Ida tidak menjelaskan lebih lanjut perubahan skema kartu Prakerja karena
kewenangannya berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun begitu, kata dia, anggaran untuk program kartu Prakerja mengalami kenaikan. Tetapi
tersebut merupakan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
" Kartu Prakerja ada insentifnya dan tetap dilanjutkan. Alokasinya cukup besar Rp20 triliun. Tapi
kartu Prakerja berada di bawah Menko Perekonomian, kami bagian dari program itu, kami punya
pelayanan sisnaker yang memberikan pelatihan bagi program pra kerja kerja," ucap dia.
Di sisi lain, Ida mengaku, pandemi covid-19 cukup memukul kaum pekerja. Hal itu terbukti dari
jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terbilang tinggi.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, hingga Agustus 2020, telah terjadi 2,1 juta kasus PHK
se-Indonesia.
Angka tersebut praktis mengatrol jumlah pengangguran menjadi 9,7 juta jiwa dari semula 7,05
juta jiwa, sebelum pandemi.
"Memang ada peningkatan dengan kondisi pandemi ini," ucap dia.
Ida menambahkan, sebenarnya tidak hanya PHK yang terjadi kepada para pekerja namun tidak
sedikit yang dirumahkan lalu dipotong gajinya hingga seluruhnya.
"PHK dilihat dari angka memang sangat kecil tapi yang banyak itu yang dirumahkan dengan
penghasilan yang berkurang setengah, 75 persen bahkan berkurang sama sekali tapi status
mereka belum di PHK," ucap dia.
76
