Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021

Pasalnya, menurut Saleh, bantuan subsidi pekerja bisa mendongkrak daya beli masyarakat.
Sedangkan daya beli adalah salah satu cara memulihkan ekonomi nasional. "Kalau daya beli
bagus, maka ekonomi jalan. Industri jalan, toko buka lagi, pekerja bekerja dengan baik," tutur
dia.

Kalaupun dananya tidak cukup, Saleh mengatakan pemerintah bisa melanjutkan program
tersebut dengan sasaran yang berbeda. Misalnya, kalau kemarin menyasar pekerja dengan gaji
di bawah Rp 5 juta per bulan, bisa alihkan ke pekerja dengan gaji di bawah upah minimum
regional dan para pekerja informal.

Tak hanya dari DPR, desakan untuk pemerintah melanjutkan bantuan subsidi upah juga bergulir
dari kalangan serikat buruh hingga pengusaha. Misalnya saja Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang meminta program subsidi upah dilanjutkan.

Pasalnya, menurut dia, program ini sangat membantu menjaga daya beli buruh. Bahkan ia
mengatakan KSPI bakal mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program
tersebut. Selain dilanjutkan, Iqbal juga berharap kepesertaan program ini diperluas, termasuk
untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga akan semakin
banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut.

"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Februari
2021.

Senada dengan Iqbal, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia,
Shinta Widjaja Kamdani, menilai bantuan subsidi upah untuk para pekerja sebaiknya dilanjutkan,
sebelum ekonomi benar-benar pulih dari dampak pandemi.

"Idealnya subsidi upah diberikan selama belum ada normalisasi kegiatan ekonomi secara penuh,"
ujar Shinta ketika dihubungi.
Shinta mengatakan subsidi upah memiliki dampak positif untuk mempertahankan daya beli
masyarakat dan menjaga masyarakat dari kemiskinan ekstrim. Ia mengusulkan subsidi upah
dikhususkan ke sektor-sektor yang proses normalisasi kinerjanya relatif sulit dan lambat.
Sehingga, pekerja di sektor tersebut tetap memiliki standar hidup yang layak dan tidak jatuh ke
kemiskinan ekstrem.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira Adhinegara
menilai pemerintah perlu melanjutkan bantuan subsidi upah itu setidaknya sampai serapan
tenaga kerja pulih. Apalagi di masa pandemi ini tingkat pengangguran dan pekerja yang
dirumahkan masih tinggi. Di samping itu, masih ada pembatasan sosial dan angka kasus harian
cukup tinggi membuat masyarakat tahan belanja. Kalau pekerja tidak dibantu, maka besar
kemungkinan perusahaan terus lakukan PHK.

"Kerugian bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah tentu signifikan tanpa dibantu subsidi
upah. Justru besar harapan subsidi upah dilanjutkan ke seluruh pekerja sektor informal dengan
gaji di bawah Rp 5 juta," tutur Bhima.

Adapun untuk besaran subsidi upah, ia menyarankan dinaikkan menjadi Rp 1,2 juta per bulan.
Sehingga, dengan asumsi 5 bulan penyaluran, minimum Rp 6 juta bisa dikantongi pekerja.

Di sisi lain, Bhima menilai bantuan subsidi upah bisa lebih efektif ketimbang program Kartu P
rakerja karena saat ini orang lebih membutuhkan dana tunai untuk keberlangsungan hidup
mereka. "Ibaratnya pekerja saat ini tidak butuh pelatihan online, tapi butuh cash untuk langsung
dibelanjakan," tuturnya.

74