Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 212
Rekomendasi KPK sendiri meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan melakukan
pemadanan data dengan data wajib pajak. Proses pemadanan data tersebut juga merupakan
bagian dari evaluasi penyaluran BSU agar tepat sasaran.
"Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima
BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," ujarnya melalui keterangan
tertulis, Selasa (10/11/2020).
Menaker Ida menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan beberapa stekholder terkait
agar penyaluran blt subsidi gaji dilakukan dengan tepat sasaran. Meskipun begitu, dirinya
memastikan bahwa bagi pekerja atau buruh penerima BSU yang sudah memenuhi syarat, maka
pencairan termin kedua BSU akan tetap dilanjutkan sesuai prosedur.
"Oleh sebab itu, setelah pembayaran termin I selesai sekitar dua minggu lalu, Kemnaker bersama
BPJS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi dengan DJP untuk melakukan pemadanan data.
Alhamdulillah hasil nya sudah kami terima hari Jumat lalu dan dapat kami jadikan dasar untuk
proses pembayaran termin II hari ini" kata Menaker Ida.
211
