Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

Berarti cukup optimis dengan adanya bantuan subsidi gaji bisa mendorong ekonomi kita yang
sempat negatif di kuartal kedua kemarin? Iya berharap banget, makanya kita berharap teman-
teman menyerahkan nomor rekening segera biar kita bisa juga segera mentransfer.

Lalu ada juga masyarakat yang merasa butuh bantuan subsidi gaji tapi tidak memenuhi kriteria.
Respons dari Kemnaker bagaimana? Iya opini masyarakat mereka merasa seharusnya juga layak
untuk mendapatkan bantuan, karena tidak memenuhi kriteria mereka tidak berhak. Salah satu
yang menjadi prinsip pemberian bantuan itu adalah bagaimana bantuan itu tepat sasaran. Untuk
tepat sasaran itu diperlukan validitas data penerima. Nah kita melihat bahwa data yang valid itu
itu adanya di BPJS Ketenagakerjaan, namanya ada, alamatnya ada, besaran gajinya itu juga ada,
yang belum ada itu memang nomor rekeningnya, tapi datanya kan sudah ada di BPJS
Ketenagakerjaan untuk mengukur kepada siapa bantuan itu tepat sasaran. Itu paling tidak sudah
ada data yang bisa digunakan oleh pemerintah, dan ini sebenarnya yang disampaikan juga oleh
Pak Presiden, bantuan ini kan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan dan pekerja yang
patuh dan aktif memenuhi kewajibannya membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong
menggerakkan perusahaan lain dapat mengikutkan pekerjanya dalam dalam program jaminan
sosial ketenagakerjaan. jadi ini momentum untuk memperluas kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan.

Saya juga sempat melihat keluhan pekerja honorer. Mereka pekerja honorer tapi tidak
diikutsertakan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak mendapatkan bantuan subsidi
gaji, itu bagaimana? Iya dulu ini kan program menyasar kepada pekerja swasta dengan kriteria
yang tadi saya sampaikan, itu udah tanya waktu itu adalah 13,8 juta kemudian setelah ada
koordinasi antar K/L ada banyak juga pegawai pemerintah non PNS, mereka tidak menerima gaji
ke-13 dan rata-rata mereka akan upahnya di bawah Rp 5 juta. Akhirnya kemudian diperluas dari
13,8 juta menjadi 15,7 juta, di situ ada tenaga honorer, ada guru-guru honorer itu masuk
tercover di situ. Tapi memang kategorinya adalah mereka yang sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Mereka yang tidak peserta BPJS Ketenagakerjaan itu kan pemerintah ada
program yang sebelumnya ini sudah disiapkan itu program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja itu
justru ada kelebihannya karena disamping dapat subsidi yang sama Rp 600 ribu dikali 4 mereka
juga dapat kesempatan untuk mendapatkan pelatihan vokasi yang nilai pelatihannya sebesar Rp
1 juta. Yang jadi kalau program kartu pra kerja itu kan terbuka.

Jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pasti tidak bisa karena yang sudah menerima kan tidak bisa
ikut menerima program yang lain. Jadi sebenarnya di luar teman-teman yang bekerja atau yang
tidak bekerja itu mendapatkan treatment dari program kartu pra kerja yang jumlahnya kan cukup
besar 5,6 juta. jadi rencananya hanya 2 juta diperluas menjadi 5,6 juta. Yang dulunya
direncanakan hanya Rp 10 triliun untuk bisa mencover teman-teman ini yang tidak masuk ke
BPJS Ketenagakerjaan ini, ini menjadi Rp 20 triliun. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu
berkecil hati, tidak terakomodasi disubsidi gaji dan upah justru lebih luas programnya karena
ada pelatihan vokasi dan program Kartu Prakerja.

Banyak juga pekerja lepas yang kelihatannya tidak diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan. Apakah
opsinya mereka juga sama yaitu mengikuti pelatihan Kartu Prakerja? Iya, program Kartu
Prakerja dan program yang lain, bantuan sembako bantuan langsung tunai itu juga
diperuntukkan mereka-mereka yang di luar program subsidi gaji. Artinya sekali lagi program
subsidi ini kan bukan satu-satunya program, justru program subsidi gaji atau upah ini kan
melengkapi, menyempurnakan dari program-program yang ada. Jadi melihatnya jangan hanya
pekerja lepas nggak ditampung oleh pemerintah, justru lebih dulu, pekerja informal itu banyak
sekali yang mendapatkan bantuan dari Kemensos atau di BLT desa, BLT desa itu saya lihat
datanya itu ada apa kerja pabrik, rata-rata mereka memang bukan peserta BPJS
Ketenagakerjaan, pokoknya buruh harian itu datanya ada di Kementerian Desa.

265