Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk apa? untuk
menjaga daya beli mereka. Sebenarnya pemerintah telah menggelontorkan bantuan melalui
berbagai skema, ada bantuan sembako, bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin dan
pekerja sektor informal, kemudian ada BLT dana desa, kemudian pekerja yang terkena PHK atau
dirumahkan juga bisa mengikuti program Kartu Pra Kerja, dan banyak lagi program-program
pemerintah.

Terus bagaimana dengan pekerja formal yang juga tidak lepas kena imbas pandemi ini. Jadi
karena itu kemudian pemerintah merasa perlu untuk memberikan bantuan berupa subsidi upah
untuk mensubsidi pekerja formalnya sehingga daya beli mereka terbantu. Jadi bantuan subsidi
upah ini adalah program stimulus yang dikoordinasikan bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi
Nasional. Program ini diperuntukkan bagi pekerja dengan penghasilan dibawah Rp 5 juta, serta
terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Bagi
pekerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tersedia program bantuan
sosial yang lainnya, ada Kartu Prakerja, bantuan sembako, bantuan tunai langsung. jadi program
ini sebenarnya melengkapi atau menyempurnakan program-program yang ada.

Kemnaker melihat masyarakat merespons program bantuan subsidi gaji ini seperti apa? positif
atau ada yang tidak puas juga? Kalau saya lihat masyarakat tentu responnya sangat bagus.
Ketika baru disampaikan oleh Bapak Presiden saja mereka sudah sangat antusias menanyakan
berkali-kali kepada kami. Itu artinya memang program ini ditunggu oleh masyarakat karena
selain kebijakan penguatan ekonomi makro, dibutuhkan juga kebijakan dan program yang secara
langsung dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi menolong mendongkrak daya beli masyarakat.
Jadi bantuan yang langsung menolong ini kira-kira bantuan yang langsung pemenuhan
kebutuhan mereka.

Kalau tantangan dalam mengimplementasikan program ini bagaimana? karena kelihatannya
perusahaan masih ada juga yang belum menyetorkan nomor rekening pekerjanya? Iya itu
tantangannya karena kami kan menerima data itu dari BPJS Ketenagakerjaan, datanya kan
diberikan ke kami. Jadi datanya ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dari 15,7 juta yang
ditargetkan belum sepenuhnya ada nomor rekeningnya, belum sepenuhnya menyerahkan nomor
rekeningnya. Jadi ini tantangan buat BPJS Ketenagakerjaan bagaimana mengkomunikasikan ini
ke HRD, ke perusahaan-perusahaan untuk disampaikan kepada para pekerjanya. Di sisi lain data
rekening pekerja yang kami terima dari BPJS Ketenagakerjaan berasal dari berbagai bank
sehingga ini kan perlu waktu dalam proses penyalurannya.

Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran seperti apa? Jadi penyaluran bantuan ini dasarnya
data yang diberikan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Kemnaker bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong pemberi kerja
agar segera melengkapi data sesuai dengan persyaratannya. Jadi bagaimana cara
memastikannya? memang kewajibannya BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan verifikasi dan
validasi datanya. Dan dalam hal ini juga terdapat sanksi bagi pemberi kerja yang tidak
memberikan data yang sebenarnya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Jika pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan
permenaker tentang pedoman pemberian bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau
buruh dalam penanganan dampak COVID-19 ini telah menerima bantuan ini maka yang
bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara.

Apa yang diharapkan dengan memberikan bantuan subsidi gaji kepada para pekerja? Dapat
mempertahankan kesejahteraan, mendorong daya beli teman-teman pekerja dan buruh dalam
rangka mengurangi agar Resesi ekonomi yang mengancam perekonomian nasional kita bisa
terhindarkan. Ya karena kita berharap kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi kita kontraksinya
tidak lebih dalam dari kuartal kedua, membaik dibanding dengan kuartal kedua.

264