Page 396 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 396

Judul               Bappenas Dukung Perluasan Perlinsos untuk Penyandang Disabilitas
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Rakor Percepatan Penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20210813/9/1429436/bappenas-
                                    dukung-perluasan-perlinsos-untuk-penyandang-disabilitas
                Jurnalis            Dany Saputra
                Tanggal             2021-08-13 15:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Bappenas  mendorong  perluasan  program
              perlindungan  sosial  (  perlinsos  )  untuk  dilakukan  dengan  cepat  dan  tepat,  terutama  kepada
              kelompok  rentan  dengan  keterbatasan  akses  seperti  penyandang  disabilitas.  Menurut  Survei
              Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, penyandang disabilitas ini diperkirakan berjumlah 6,2
              juta orang atau 2,3 persen dari total populasi, dengan status disabilitas sedang dan berat.


              BAPPENAS DUKUNG PERLUASAN PERLINSOS UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

              JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mendorong perluasan
              program perlindungan sosial ( perlinsos ) untuk dilakukan dengan cepat dan tepat, terutama
              kepada kelompok rentan dengan keterbatasan akses seperti penyandang disabilitas.

              Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, penyandang disabilitas ini diperkirakan
              berjumlah 6,2 juta orang atau 2,3 persen dari total populasi, dengan status disabilitas sedang
              dan berat.

              Ini adalah pekerjaan rumah bagi pemangku kebijakan untuk harus mengembangkan intervensi
              yang sesuai dengan potensi dan hambatan penyandang disabilitas, tidak hanya sebagai respons
              di  masa  krisis  seperti  pandemi  Covid-19,  tetapi  juga  sebagai  strategi  jangka  panjang  untuk
              pemulihan  pascapandemi  di  sektor  perlindungan  sosial,  penghidupan,  kesehatan,  dan
              pendidikan.

              "Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2018,  penyandang  disabilitas  merupakan  subjek
              pembangunan  yang  berarti  dipertimbangkan  sebagai  penentu  pembangunan  karena
              keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi
              juga  pembangunan  tersebut  dapat  dirasakan  oleh  penyandang  disabilitas,"  ujar  Direktur
              Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Maliki.

              Sebagai  salah  satu  acuan  reformasi  perlinsos  untuk  penyandang  disabilitas,  Kementerian
              PPN/Bappenas  didukung  Kolaborasi  Masyarakat  dan  Pelayanan  untuk  Kesejahteraan  atau

                                                           395
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401