Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 FEBRUARI 2021

Judul RPP & Kesejahteraan Pekerja
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg11
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-02-16 05:02:00
Ukuran 171x184mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 47.025.000

News Value Rp 141.075.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
SAAT ini pemerintah sedang membuat empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster
ketenagakerjaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
yaitu RPP Tenaga Kerja Asing, RPP Pengupahan, RPP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan RPP
Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Membaca draf RPP PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu
Istirahat, serta PHK, banyak hal yang berubah dibandingkan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagkerjaan).

RPP & KESEJAHTERAAN PEKERJA

SAAT ini pemerintah sedang membuat empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster
ketenagakerjaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
yaitu RPP Tenaga Kerja Asing, RPP Pengupahan, RPP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan RPP
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Membaca draf RPP PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK, banyak hal
yang berubah dibandingkan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(UU Ketenagkerjaan).

Pelaksanaan PKWT dapat dilakukan paling lama lima tahun, dengan sekali perpanjangan, dan
hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara. Sementara itu, UU Ketenagakerjaan
menentukan paling lama tiga tahun dengan sekali perpanjangan, dan setelah melebihi masa
tenggang waktu 30 hari, PKWT bisa dilakukan lagi dengan waktu paling lama dua tahun.

Pemberian uang kompensasi adalah hal baru dalam PKWT, yang wajib diberikan oleh pemberi
kerja pada saat berakhirnya PKWT, yang nilainya proporsional berdasarkan masa kontrak dibagi
12 dikali satu bulan upah. Pemerintah menilai uang kompensasi ini sebagai "pesangon" bagi
pekerja PKWT.

Pekerja alih daya di UU Cipta Kerja bisa diterapkan pada semua jenis pekerjaan, tidak lagi
dibatasi pada pekerjaan yang sifatnya penunjang.

18