Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 FEBRUARI 2021
P. 22

Judul               Tantangan Direksi Baru BP Jamsostek
                Nama Media          mediaindonesia.com
                Newstrend           Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://mediaindonesia.com/opini/384961/tantangan-direksi-baru-bp-
                                    jamsostek
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-02-16 05:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan
              BELAKANGAN  ini,  publik  disuguhi  berita  tentang  adanya  dugaan  korupsi  pengelolaan  dana
              investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Bahkan, ada dugaan kerugian
              negara. Kejaksaan Agung sendiri sedang melakukan pendalaman atas dugaan tersebut. Dugaan
              ini berawal dari adanya penurunan aset yang diinvestasikan dalam saham dan reksadana. Muncul
              perdebatan,  apakah  penurunan  aset  ini  masuk  kategori  tindak  pidana  korupsi  atau  tidak.
              Sebagian pihak memandang, penurunan aset tersebut merupakan suatu yang wajar sebagai
              imbas  dari  fluktuasi  harga  saham.  Apalagi,  penurunan  tersebut  masih  dikategorikan  sebagai
              unrealized loss. Sehingga, tidak bisa dimasukkan sebagai kerugian.



              TANTANGAN DIREKSI BARU BP JAMSOSTEK

              Belakangan ini, publik disuguhi berita tentang adanya dugaan korupsi pengelolaan dana investasi
              yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Bahkan, ada dugaan kerugian negara.
              Kejaksaan Agung sendiri sedang melakukan pendalaman atas dugaan tersebut.

              Dugaan  ini  berawal  dari  adanya  penurunan  aset  yang  diinvestasikan  dalam  saham  dan
              reksadana. Muncul perdebatan, apakah penurunan aset ini masuk kategori tindak pidana korupsi
              atau tidak. Sebagian pihak memandang, penurunan aset tersebut merupakan suatu yang wajar
              sebagai  imbas  dari  fluktuasi  harga  saham.  Apalagi,  penurunan  tersebut  masih  dikategorikan
              sebagai unrealized loss. Sehingga, tidak bisa dimasukkan sebagai kerugian.
              Publik  masih  menunggu  proses  hukum,  untuk  menentukan  apakah  ada  kesalahan  dalam
              pengelolaan  investasi,  dan  apakah  kesalahan  tersebut  dikategorikan  sebagai  pidana  korupsi.
              Menariknya,  kasus  ini  muncul  bersamaan  dengan  pergantian  direksi  BP  Jamsostek.  Kendati
              belum ada kepastian kesalahannya, kasus ini tentu menjadi pengingat bagi direksi yang baru.
              Pengelolaan investasi Pengelolaan investasi, merupakan salah satu tantangan bagi direksi baru.
              Dana  kelolaan  yang  sedemikian  besar,  sekitar  Rp  486  triliun,  membuka  peluang  terjadinya
              godaan bagi siapa saja yang ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok dari dana tersebut.





                                                           21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27