Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 FEBRUARI 2021
P. 21
Ketiga, pemerintah segera merevisi UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial sehingga proses perselisihan menjadi lebih cepat, mudah, murah, dan
tepat.
Keempat, peran pengawas ketenagakerjaan harus ditingkatkan secara signifikan sehingga PHK
benar-benar bisa terkontrol.
Semoga pemerintah masih membuka ruang dialog dengan SP/SB sehingga semua RPP bisa
diterima semua pihak. Tentunya pemerintah juga diharapkan serius melaksanakan empat usulan
di atas guna lebih menghadirkan kesejahteraan pekerja.***
Timboel Siregar
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Sekjen OPSI-KRPI
20
