Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 FEBRUARI 2021
P. 24
Mengacu pada data BPS, total penduduk yang bekerja per Agustus 2019 mencapai 126,515 juta
jiwa. Dengan demikian, total peserta aktif program Jamsostek baru mencapai 27,01% dari total
penduduk yang bekerja. Kalau kita bandingkan dengan total pekerja formal, cakupan
kepesertaan program mencapai 66,15%. Belum semua pekerja formal terjangkau program
Jamsostek.
Di samping itu, keikutsertaan pemberi kerja juga masih relatif kecil. Tahun 2019 pemberi kerja
aktif tercatat sebesar 681.429. Padahal, mengacu pada data BPS, tahun 2019 total penduduk
yang berusaha dengan mempekerjakan pekerja tetap sebanya 4,363 juta orang.
Kepatuhan pemberi kerja, dan perluasan cakupan ke pekerja bukan penerima upah (informal),
tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar. Diakui, upaya ini tidak menjadi tanggung BP
Jamsostek semata, tetapi perlu keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Namun, BP Jamsostek
sebagai penyelenggara tetap berperan sebagai penggerak utama.
Tantangan kedua, penyelenggaraan program baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah sebagai acuan pelaksanaannya.
Sebagai penyelenggara, BP Jamsostek harus menyiapkan diri.
Ketiga, pengalihan program Jamsostek dari PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero), yang
harus dilakukan paling lambat tahun 2029 sesuai amanat UU No 24/2011 tentang BPJS dan UU
No 40/2004 tentang SJSN.
Saat ini, pengalihan tersebut sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Namun, BP Jamsostek
perlu mengantisipasi jika gugatannya ditolak. Waktu tersisa terbilang pendek, mengingat banyak
hal yang harus disiapkan baik regulasi maupun penyelenggaraannya. Kita berharap, direksi baru
bisa mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi agar program Jamsostek berjalan sesuai misi
yang diamanatkan UUD 1945.
23
