Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 FEBRUARI 2021

Karena itu, dibutuhkan pengelola yang berintegritas tinggi. Integritas lebih dari sekadar
memahami dan mematuhi regulasi yang mengatur investasi. Integritas juga harus tecermin
dalam keberanian menolak tekanan dari berbagai pihak yang ingin mencari keuntungan sendiri.

Investasi merupakan jantung kehidupan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kesalahan investasi akan berdampak buruk pada kinerja keuangan, yang pada gilirannya
mengganggu pemenuhan hak peserta. Dalam konteks ini, tantangan berikutnya ialah menjaga
keamanan dan stabilitas keuangan jangka panjang.

Dari data keuangan yang ada, BP Jamsostek saat ini memiliki kemampuan untuk memenuhi
kewajibannya kepada peserta. Namun, dalam jangka panjang ada yang harus diwaspadai.
Keamanan dana harus dilihat setiap program, karena dalam regulasi yang ada tidak dibolehkan
melakukan subsidi antarprogram. Artinya, defisit yang dialami salah satu program, tidak boleh
ditutupi surplus program lain.

Dari keempat program yang ada, jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun yang perlu
mendapat perhatian. Kedua program ini, memiliki kewajiban (liabilitas) yang harus diantisipasi
di masa yang akan datang.

Sejauh ini, kondisi keuangan jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM)
sangat baik. Dalam periode 2016-2019, hasil investasi kedua program ini lebih besar dari
pembayaran manfaat (klaim) per tahun.

Pembayaran manfaat kepada peserta bisa dipenuhi dari hasil investasi. Akumulasi iuran JKK dan
JKM tidak terganggu. Bahkan, sisa hasil investasi menambah akumulasi dana yang
diinvestasikan.

Sementara itu, hasil investasi dana JHT, sejak 2018 lebih kecil daripada pembayaran manfaat
dan selisihnya tambah lebar tahun 2019.

Tahun 2018, hasil investasi JHT sebesar Rp20 triliun, sedangkan pembayaran manfaat mencapai
Rp22 triliun. Tahun 2019, hasil investasi sebesar Rp21 triliun, sedangkan pembayaran manfaat,
mencapai Rp27 triliun. Artinya, ada dana iuran yang terpakai untuk membayar manfaat, yang
pada gilirannya akan menekan pertumbuhan akumulasi dana yang diinvestasikan. Makin banyak
peserta menarik dananya, selisihnya makin lebar. Dalam jangka panjang, hal ini akan
mengganggu keberlanjutan keuangan program. Perbandingan aset dan liabilitas akan negatif
(defisit).

Pembayaran manfaat JP selama ini relatif kecil. Hasil investasinya jauh lebih besar daripada
pembayaran manfaat per tahun. Namun, kewajiban jangka panjangnya sangat besar yang akan
terasa ketika makin banyak peserta yang memasuki usia pensiun. Apalagi, skema pensiun yang
dianut adalah pendanaan sebagian (partially funded).

Kita tentu tidak menginginkan keuangan negara terbebani untuk menutupi kewajiban program
bila terjadi defisit. Karena itu, perlu ada terobosan untuk menghindari terjadi defisit pada
program JHT dan JP.

Cakupan kepesertaan Selain aspek keuangan, ada beberapa tantangan lain yang akan dihadapi
direksi baru. Pertama, peningkatan cakupan kepesertaan. Tantangan ini penting mengingat
tujuan pendirian BP Jamsostek, adalah untuk memberikan perlindungan kepada semua pekerja,
baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Artinya, kinerja BP
Jamsostek tidak hanya dilihat dari aspek keuangan, tetapi juga cakupan kepesertaan.

Jumlah peserta BP Jamsostek terus tumbuh, dari sekitar 19,275 juta tahun 2015 menjadi 34,166
juta tahun 2019, atau meningkat 77,26%. Namun, masih terdapat penduduk yang masuk
kategori pekerja yang belum dijangkau.
22