Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021

dalam Pasal 8 diatur jangka waktu paling lama untuk pekerjaan yang sementara sifatnya maupun
pekerjaan berdasarkan jangka waktu pengerjaan, dibatasi paling lama lima tahun.
Bagaimana aturan karyawan PKWT yang mengajukan pengunduran diri?

UU Cipta Kerja tidak mengubah maupun menghapus ketentuan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan.
Pasal tersebut mengatur perihal kewajiban pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum
jangka waktu yang disepakati dalam PKWT.

Pasal 62:
“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan
karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri
hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah
pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

Sementara Pasal 61 ayat 1 UU Cipta Kerja mengatur:

Perjanjian kerja berakhir apabila:

a. pekerja/buruh meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;

d. adanya putusan pengadilan danf atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan
kerja.

Maka, berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan Jo Pasal 61 UU Cipta Kerja, jika karyawan
PKWT mengajukan resign, maka wajib membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upah
pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Contoh: Karyawan dikontrak 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021, upah Rp 10.000.000 per bulan,
mengajukan resign terhitung efektif pada 31 Agustus 2021 (8 bulan kerja)

Apabila dalam PKWT diatur perihal pemberian penalti, maka karyawan tersebut diwajibkan
membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar Rp 40.000,000, dengan ketentuan sisa bulan
yang belum dijalani (4 bulan) X upah.
Namun demikian, jika dalam PKWT tidak diatur soal penalti, bukan berarti karyawan yang
mengajukan resign bisa bebas dari pembayaran ganti rugi ke perusahaan.

Jika tidak ada aturan soal penalti dalam perjanjian kerja, maka penyelesaiannya tetap mengacu
pada Pasal 62 dan Pasal 61 di atas.

Meski UU mewajibkan bagi pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu PKWT
berakhir untuk membayar ganti rugi, namun tidak jarang perusahaan mengatur beda ketentuan.

Ada perusahaan yang membuat perjanjian kerja bahwa perusahaan tidak memberikan penalti
jika karyawan PKWT mengajukan resign dengan memenuhi ketentuan jangka waktu
pengunduran diri yang dipersyaratkan (setidaknya 30 hari) maupun melakukan pengalihan
pekerjaan.
8