Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 176
Setelah UU Cipta Kerja disahkan beberapa waktu lalu, pemerintah tengah merampungkan
Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara
Pengawasan, yang akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam
mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk Base Approach (RBA).
RPP tentang NSPK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang mengatur
tentang jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor. Pengelompokan bidang
usaha mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
Pengaturan dalam RPP ini juga mencakup tentang Kewenangan penerbitan perizinan dan
pelaksanaan pengawasan.
"Perizinan berusaha yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai
arahan Bapak Presiden agar segera dilakukan pemangkasan Perizinan Berusaha,
penyederhanaan Prosedur Perizinan dan penerapan Standar Usaha. Dengan demikian, perizinan
akan lebih mudah dan cepat, dan pengawasan akan lebih optimal," ujar Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ahad, 22 November 2020.
Airlangga mengatakan saat ini setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki berbagai izin yang
cukup banyak untuk melakukan kegiatan usaha, tanpa mempertimbangkan skala usaha maupun
kompleksitas kegiatan usaha. Setiap Kementerian/Lembaga memiliki pola dan kebijakan yang
berbeda dalam mengatur perizinan usaha di sektornya. Akibatnya, sangat banyak peraturan yang
mengatur tentang perizinan untuk usaha.
Tumpang tindih pengaturan antar sektor (K/L), ujar dia, memungkinkan satu kegiatan usaha
dapat memiliki kewajiban untuk memproses izin lebih dari satu. NSPK tidak terstandardisasi baik
dari segi persyaratan yang harus dipenuhi maupun dari jangka waktu penyelesaian serta dari
proses penyelesaiannya baik di kementerian, lembaga maupun di pemerintah daerah.
Sehingga, ia mengatakan bahwa implementasi di lapangan bervariasi sehingga belum
memberikan kepastian dalam berusaha, dan pada akhirnya pelaksanaan pengawasan kegiatan
usaha tidak optimal dilakukan. Melalui RPP ini, Pemerintah menetapkan perizinan menggunakan
pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor
usaha.
Setiap kementerian, lembaga dan Pemda menggunakan pola yang sama, yaitu pendekatan
berbasis risiko dalam kebijakan perizinan berusaha untuk bidang usaha. Setiap K/L melakukan
analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat risiko Rendah, Menengah
atau Tinggi. Dengan demikian, membuka usaha di Indonesia akan menjadi lebih mudah dan
cepat, serta menciptakan kepastian usaha.
"RPP ini akan mengatur tentang norma perizinan berusaha berbasis risiko dan tatacara
pengawasan yang harus dijadikan referensi oleh semua K/L dan Pemda yang sudah disiapkan
oleh Kemenko Perekonomian. Juga mengatur tentang norma pelayanan perizinan berusaha
melalui sistem OSS yang disiapkan oleh BKPM, serta NSPK untuk masing-masing sektor yang
ditetapkan oleh setiap K/L terkait," ujar Airlangga.
Saat ini 18 kementerian dan lembaga yang terkait dengan perizinan berusaha telah
menyelesaikan seluruh proses analisis tingkat risiko di internal, untuk seluruh kegiatan usaha
yang merupakan binaan masing-masing.
Selanjutnya menyelesaikan NSPK dan Lampirannya, yang mengatur seluruh proses bisnis
perizinan berusaha, sehingga diharapkan semua perizinan telah diatur secara lengkap di RPP ini
sehingga dipandang tidak perlu ada lagi pengaturan norma yang mengikat publik di tingkat
Peraturan Menteri atau aturan di bawahnya. Hal ini menjadikan RPP tersebut bagian dari
penyederhanaan dan mengurangi hyper regulation.
175
