Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 175
Judul UU Cipta Kerja, Pemerintah Kebut Susun RPP Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1407736/uu-cipta-kerja-pemerintah-
kebut-susun-rpp-perizinan-berusaha-berbasis-risiko
Jurnalis Caesar Akbar
Tanggal 2020-11-22 13:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Perizinan berusaha
yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai arahan Bapak Presiden
agar segera dilakukan pemangkasan Perizinan Berusaha, penyederhanaan Prosedur Perizinan
dan penerapan Standar Usaha. Dengan demikian, perizinan akan lebih mudah dan cepat, dan
pengawasan akan lebih optimal
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RPP ini akan mengatur
tentang norma perizinan berusaha berbasis risiko dan tatacara pengawasan yang harus dijadikan
referensi oleh semua K/L dan Pemda yang sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian. Juga
mengatur tentang norma pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang disiapkan oleh
BKPM, serta NSPK untuk masing-masing sektor yang ditetapkan oleh setiap K/L terkait
Ringkasan
Setelah UU Cipta Kerja disahkan beberapa waktu lalu, pemerintah tengah merampungkan
Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara
Pengawasan, yang akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam
mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk Base Approach (RBA).
Adapun ke-18 K/L yang telah menyelesaikan proses dan NSPK tersebut yaitu Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian
Kesehatan,Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR dan Kementerian
LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kominfo, Kementerian Pertahanan,
Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BPOM, Bapeten dan Polri.
UU CIPTA KERJA, PEMERINTAH KEBUT SUSUN RPP PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
174
