Page 1028 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1028
pengupahan provinsi," kata Ida kepada Liputan6.com, Rabu (28/10/2020). Terdapat 18 provinsi
yang menyepakati SE tersebut, diantaranya Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu,
Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat. Lalu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah, dan Papua.
18 PROVINSI INI PASTIKAN TAK NAIKKAN UMP 2021, MANA SAJA?
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah
minimum tahun 2021 ( UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
"Berdasarkan pemantauan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul 16.35 WIB, beberapa
daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi," kata Ida kepada Liputan6.com,
Rabu (28/10/2020).
Terdapat 18 provinsi yang menyepakati SE tersebut, diantaranya Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh,
Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat.
Lalu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
Berarti tersisa 16 provinsi lagi yang saat ini belum memutuskan untuk menyepakati akan
melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan tersebut.
Padahal Menteri Ida Fauziyah telah meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk
melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai UMP
tahun 2020.
Dalam SE ini, para kepala daerah wajib mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada
31 Oktober 2020.
Kendati begitu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal merespon,
buruh Indonesia meminta agar UMP tahun 2021 naik. Dia menolak permintaan kalangan
pengusaha yang meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan UMP.
Menurutnya, kenaikan UMP yang ideal adalah sebesar 8 persen. Hal ini didasarkan pada kenaikan
upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.
Jika UMP tidak naik, kata Said Iqbal, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat
ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta agar para
Gubernur tetap menaikkan UMP 2021 dengan kisaran 1,5 hingga 2 persen.
Usulan tersebut berdasarkan data BPS, sejak Januari hingga Agustus 2020 tingkat inflasi
mencapai 0,93 persen. Sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau year on year (yoy)
dari Agustus 2020 ke Agustus 2019 adalah sebesar 1,32 persen.
"Dengan data ini seharusnya para Gubernur dapat mempertimbangakan untuk tetap menaikkan
UMP 2021 walaupun hanya berkisar inflasi yoy yaitu sekitar 1,5 persen sampai 2 persen di atas
angka inflasi yoy Agustus, dengan juga mempertimbangkan kondisi September, Oktober sampai
Desember 2020," kata Timboel, Rabu (28/10/2020).
1027
