Page 1031 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

BURUH: COVID-19 JANGAN DIJADIKAN ALASAN UNTUK TIDAK MENAIKAN UMK
2021
Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur, mengemukakan pandemi COVID-19
tidak boleh dijadikan alasan bagi pengusaha menolak kenaikan upah minimum kota (UMK) pada
2021.

"Pengusaha banyak yang tidak jujur, padahal secara manajemen keuangan seharusnya setiap
pengusaha memiliki dana darurat yang bisa digunakan untuk membayar kebutuhan di saat
kondisi darurat saat pandemi COVID-19," kata Koordinator FBK Pulogadung, Hilman Firmansyah
di Jakarta.

Pernyataan itu dikemukakan Hilman menindaklanjuti Surat Edaran bernomor
M/11/HK.04/X/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pada 26
Oktober 2020. Menurut Hilman, surat edaran Menaker berisi tiga permintaan kepada seluruh
gubernur di Indonesia. Yakni melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021
sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Selanjutnya, pelaksanaan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain itu, menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal
31 Oktober 2020. Hilman mengatakan, surat edaran tersebut sama saja menyatakan bahwa
tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021.

Forum Buruh Kawasan (FBK) meminta gubernur untuk tidak menggunakan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan dalam proses penetapan Upah Minimum tahun 2021 dan menaati Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, FBK memastikan kaum buruh akan bergelombang
melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan yang menyengsarakan buruh.

Hilman meminta jangan menjadi kepanjangan tangan para pengusaha yang menggunakan
alasan pendemi COVID-19 untuk lari dari tanggung jawab membayar upah minimum yang sudah
diatur dalam undang-undang.

"Seharusnya memberikan insentif tambahan penghasilan bagi pekerja selama wabah COVID-19,
bukan malah tidak ada kenaikan upah minimum pada tahun 2021," katanya.
Saat krisis moneter terjadi pada tahun 1997-1998, upah minimum tetap naik. "Hal ini memang
mesti dilakukan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat," ujar Hilman yang juga mantan
aktivis mahasiswa 1998 itu.

Forum Buruh Kawasan dan seluruh serikat buruh di Indonesia, kata Hilman, akan melakukan
aksi secara masif untuk menolak kebijakan yang melanggar undang-undang.

"Kita juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera membatalkan Undang-undang Omnibus
Law atau Cipta Kerja yang merugikan buruh," katanya.

Menurut Hilman, ada beberapa alasan upah minimum harus terus naik.Upah minimum adalah
jaring pengaman bagi pendapatan buruh dalam memenuhi kebutuhannya.
"Negara wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya karena merupakan amanah
konstitusi dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha," katanya.

Upah minimum yang tidak naik, kata dia, otomatis menurunkan daya beli masyarakat yang
berdampak buruk bagi pendapatan buruh dan perekonomian masyarakat Indonesia. (Antara).
1030