Page 1033 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1033
Ringkasan
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, terdapat 18 provinsi yang
sepakat mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
MENAKER: SUDAH 18 PROVINSI SEPAKAT UPAH MINIMUM 2021 TIDAK NAIK
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, terdapat 18 provinsi yang
sepakat mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Terkait dengan upah minimum provinsi sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi yang mereka
akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," katanya di Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Kondisi pandemi Covid-19 lanjut Ida, menjadi latar belakang pemerintah menetapkan upah
minimum 2021 tidak naik alias setara dengan upah minimum tahun ini. Kendati pemerintah pusat
telah menetapkan upah minimum tersebut, keputusan tetap menjadi ranah kepala daerah.
" Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang menetapkan upah minimum
adalah gubernur. Kami memberikan surat edaran dengan, mungkin teman-teman juga sudah
membaca kami di situ. Di surat edaran tersebut kami menyampaikan latar belakang kenapa surat
edaran itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena di latar belakangi dengan menurunnya
kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19," katanya.
Selain itu, lanjut dia, kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh/pekerja juga menjadi landasan
penetapan upah minimum 2021, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.
"Sebenarnya untuk upah minimum tahun 2021 itu menggunakan KHL sebagaimana ketentuan
yang ada di PP 78 Tahun 2015. PP 78 2015 yang bersumber dari Undang-Undang 13/2003.
Undang-undang ini didesain, peraturan pemerintah ini didesain dalam kondisi tidak memprediksi
terjadi kondisi seperti adanya pandemi ini," jelas dia.
"Dan kalau kita melihat penetapan nilai KHL yang kita tetapkan itu tidak semua akibat dari
penetapan itu tidak semua provinsi akan mengalami kenaikan. Tapi tidak semua juga provinsi
akan mengalami penurunan. Jadi sebenarnya posisinya setelah kita diskusikan secara mendalam,
mempertimbangkan berbagai hal," tambah dia. Dengan demikian, pemerintah pun akhirnya
mengambil titik tengah upah minimum 2021 dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas).
"Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum tahun 2021.
Ini adalah jalan tengah kita ambil dari hasil diskusi kita di dewan pengupahan nasional. Semoga
para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," ucapnya.
Perlu diketahui, pada 26 Oktober 2020, Menaker telah meneken surat edaran penetapan upah
minimum tahun 2021, yang ditujukan kepada gubernur seluruh provinsi. Isi surat tersebut
menetapkan upah minimum tahun depan sama dengan upah minimum tahun 2020.
Berikut 18 provinsi yang mengikuti SE penetapan upah minimum Menaker tersebut berdasarkan
data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per 27 Oktober 2020: 1) Jawa Barat 2) Banten
3) Bali 4) Aceh 5) Lampung 6) Bengkulu 7) Kepulauan Riau 8) Bangka Belitung 9) Nusa Tenggara
Barat 10) Nusa Tenggara Timur 11) Sulawesi Tengah 12) Sulawesi Tenggara 13) Sulawesi Barat
14) Maluku Utara 15) Kalimantan Barat 16) Kalimantan Timur 17) Kalimantan Tengah 18) Papua.
1032
