Page 1030 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1030
Judul Buruh: COVID-19 Jangan Dijadikan Alasan Untuk Tidak Menaikan UMK
2021
Nama Media aktual.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://aktual.com/buruh-covid-19-jangan-dijadikan-alasan-untuk-
tidak-menaikan-umk-2021/
Jurnalis As'ad Syamsul Abidin
Tanggal 2020-10-28 18:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hilman Firmansyah (Koordinator FBK Pulogadung) Pengusaha banyak yang tidak jujur,
padahal secara manajemen keuangan seharusnya setiap pengusaha memiliki dana darurat yang
bisa digunakan untuk membayar kebutuhan di saat kondisi darurat saat pandemi COVID-19
negative - Hilman Firmansyah (Koordinator FBK Pulogadung) Seharusnya memberikan insentif
tambahan penghasilan bagi pekerja selama wabah COVID-19, bukan malah tidak ada kenaikan
upah minimum pada tahun 2021
positive - Hilman Firmansyah (Koordinator FBK Pulogadung) Hal ini memang mesti dilakukan
dalam rangka menjaga daya beli masyarakat
negative - Hilman Firmansyah (Koordinator FBK Pulogadung) Kita juga menuntut Presiden Joko
Widodo untuk segera membatalkan Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang
merugikan buruh
neutral - Hilman Firmansyah (Koordinator FBK Pulogadung) Negara wajib hadir dalam
pemenuhan kebutuhan rakyatnya karena merupakan amanah konstitusi dan agar tidak terjadi
kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha
Ringkasan
Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur, mengemukakan pandemi COVID-19
tidak boleh dijadikan alasan bagi pengusaha menolak kenaikan upah minimum kota (UMK) pada
2021.
Forum Buruh Kawasan (FBK) meminta gubernur untuk tidak menggunakan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan dalam proses penetapan Upah Minimum tahun 2021 dan menaati Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, FBK memastikan kaum buruh akan bergelombang
melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan yang menyengsarakan buruh.
1029
