Page 1201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Kondisi dunia usaha saat ini yang sudah ngos-ngosan untuk mampu bertahan, sangat tidak
memungkinkan menaikkan upah," kata Sarman di Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Selasa, 27 Oktober 2020 - 10:09 Sarman menambahkan, saat ini cash flow di dunia sudah
mengkhawatirkan. Jika dalam kondisi seperti ini ada kenaikan upah, maka pengusaha akan
melakukan rasionalisasi yang lebih ketat, misalnya melakukan PHK yang semakin banyak dan
tahun depan tidak menambah karyawan baru.

Sarman pun menilai kebijakan Ida ini sudah sesuai dengan rumusan atau formula yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.

Kamis, 22 Oktober 2020 - 00:10 Di dalamnya, kata dia, di atur UMP (upah minimum provinsi)
tahun berjalan ditambah memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional 2020.
Jika dihitung malah minus dan seharusnya UMP turun. "Tapi 'kan tidak mungkin UMP
diturunkan," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Bidang Perdagangan Benny
Soetrisno menyampaikan hal yang sama. Ia menilai keputusan Ida ini memberikan napas bagi
pengusaha setelah 2020. "(Saat ini) separuh tahun, income hampir enggak ada, tapi tetap
membayar karyawan walaupun di rumah kan," kata dia.

Sabtu, 17 Oktober 2020 - 17:44 Sebab kalau dilakukan PHK (pemutusan hubungan kerja),
perusahaan juga tidak mampu membayar pesangonnya. Sehingga Benny berharap pada 2021
pasar atau permintaan mulai kembali normal. Walaupun, persaingan dari sisi supply akan
meningkat tinggi. "Hampir semua negara mulai meningkat aktivitas produksi dan supply-nya,"
kata Benny.

Di sisi lain, kelompok buruh memprotes keputusan Ida ini. Ida pun dinilai tidak memiliki
sensitivitas atau kepekaan terhadap nasib buruh. "Hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal.
Sebelumnya Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi COVID-
19. "Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional," kata Ida di Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Ida meminta gubernur melakukan tiga kebijakan di daerah mereka. Salah satunya yaitu
melakukan penyesuaian penetapan UMP (upah minimum provinsi) 2021 sama dengan nilai upah
minimum 2020.

(dni).

1200