Page 1205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

bahwa pemerintah jelas tidak ada keberpihakan terhadap kaum buruh atau pekerja. Padahal,
tuntutan buruh, upah minimun naik 8%," ujarnya.
Kalangan buruh Kota Cimahi mengancam akan melakukan aksi lanjutan apabila tidak ada sama
sekali kenaikan upah untuk tahun depan.

Menurut dia, keputusan ini menambah beban berat setelah pengesahan Undang-Undang Cipta
Kerja. Produk hukum tersebut hingga kini masih mendapat tentangan dari para buruh. "Undang-
Un-dang Cipta Kerja aja masih masalah, sekarang memunculkan masalah baru," tuturnya.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Uce Herdiana mengatakan, pihaknya sudah menerima
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut. "Betul, kita sudah terima surat edarannya.
Isinya, upah minimum 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020," katanya.

Ia mengungkapkan, untuk langkah selanjutnya, pemkot akan menggelar rapat pleno dengan
Dewan Pengupahan Kota Cimahi dalam waktu dekat. Hasil pleno akan disampaikan kepada Wali
Kota Cimahi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat. "Walau sudah ada edaran, tetap
harus diplenokan. Sudah ada hasil pleno, diusulkan ke wali kota untuk diusulkan ke gubernur
dan ditetapkan sebagai UMK," ucapnya.

Menurut dia, Pemkot Cimahi hanya melaksanakan regulasi dari pemerintah pusat. "Buruh kan
pasti inginnya naik, tapi kan sudah ada edarannya," ujarnya.

Tinggal diteken
Dewan Pengupahan Jawa Barat merekomendasikan nilai UMP tahun 2021 tidak berubah, tetap
sama dengan nilai UMP 2020, yaitu Rp 1.810.351,36. Draf UMP 2021 sudah dirumuskan, tinggal
ditandatangani oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Ketua Dewan Pengupahan yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat
Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, Dewan Pengupahan Jabar merekomendasikan nilai UMP
2021 yang sama dengan 2020 untuk ditetapkan sebagai UMP 2021. Hal itu didasari oleh Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

"Jadi tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan, sama dengan 2020. Kemarin, yang diminta
serikat kan mereka tolak UMP, ingin UMK, dan naik 8%. Dengan UMP ditolak, ya tidak boleh
karena gubernur harus menetapkan UMP 1 November. UMP ini menjadi dasar bagi
kabupaten/kota untuk menetapkan UMK, tidak boleh rendah dari UMP," ujarnya, Selasa
(27/10/2020).

Kemarin, kata Taufik, pihaknya sudah menyampaikan draf dokumen UMP ke Biro Pelayanan dan
Pengembangan Sosial dan Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jabar. "Nanti Biro Hukum yang
memproses pengesahan kepada Pak Gubernur. Jadi, sesuailah, paling lambat tanggal 31 Oktober
ditetapkan oleh Pak Gubernur," katanya.

Ia mengakui bahwa keputusan Dewan Pengupahan ditentang oleh serikat pekerja. Meskipun
demikian, pihaknya telah menyampaikan bahwa UMP ini merupakan jaring pengaman paling
bawah yang justru harus ditetapkan. "Nah, kita menggunakan surat edaran menteri karena tidak
ada lagi yang bisa kita lakukan," ucapnya.

Taufik menyatakan, merujuk PP 78/2015, setiap lima tahun harus ditetapkan kebutuhan hidup
layak. Pada Peraturan Menaker 18 Tahun 2020, memang sudah ditetapkan bahwa terdapat 64
komponen KHL. Di dalam peraturan itu, disampaikan pula bahwa sebulan sebelum UMP
ditetapkan, Dewan Pengupahan provinsi harus menetapkan KHL provinsi dengan mengacu data
BPS.

1204